SUMENEP, (WARTA ZONE) – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, menyoroti tingginya ketergantungan APBD Kabupaten Sumenep terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.
Sorotan tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Dul Siam, ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera mengambil langkah inovatif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan fiskal.
Dari total APBD Sumenep tahun 2025 yang mencapai Rp2,83 triliun, sekitar 87% atau Rp2,26 triliun berasal dari dana transfer pusat. Sementara itu, PAD Kabupaten Sumenep hanya berkisar Rp318 miliar, dengan tambahan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp12,5 miliar.
“Daerah kita sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemkab Sumenep harus mulai menggenjot inovasi yang mampu meningkatkan PAD,” ujar H. Dul Siam kepada awak media. Senin (03 Maret 2025) kemarin.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep telah memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas progres peningkatan PAD. Dalam rapat tersebut, Banggar menyoroti grafik PAD yang masih stagnan dan mendorong agar target minimal Rp350 miliar bisa tercapai.
“Kami akan melakukan evaluasi pada bulan April mendatang untuk melihat sejauh mana progres peningkatan PAD yang sudah dicapai,” tambahnya.
Menurut Dul Siam, Sumenep memiliki potensi besar yang belum tergarap secara maksimal, salah satunya di sektor pariwisata. Dengan optimalisasi pengelolaan destinasi wisata, peningkatan investasi daerah, serta inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan, ia meyakini PAD Sumenep bisa meningkat secara signifikan.
“Dibutuhkan lompatan besar untuk menggali potensi daerah yang ada. Jika kita serius meningkatkan PAD, maka ketergantungan terhadap dana pusat bisa dikurangi, sehingga Sumenep lebih mandiri secara fiskal,” pungkasnya. (*)
