SUMENEP, (WARTA ZONE) – Wakil Ketua DPRD Sumenep, M. Syukri, mendesak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera mengambil langkah cepat dan bijak terkait polemik yang melibatkan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd dan masyarakat Kepulauan Kangean.
Polemik ini mencuat setelah rencana pelaksanaan survei uji seismik oleh KEI di wilayah Kangean mendapat penolakan dari warga setempat. Ketegangan semakin memanas usai beredarnya siaran pers PT KEI yang dinilai menyudutkan kerja jurnalistik di Sumenep, dengan menyebutnya sebagai provokatif dan menyebar fitnah.
“Jangan dibiarkan berlarut-larut. Dalam situasi seperti ini, SKK Migas dan Pemkab Sumenep harus hadir memberi solusi bijak. Kami, DPRD, tentu berdiri bersama masyarakat,” tegas M. Syukri, politisi asal Kangean. Kamis (3/7/2025).
Syukri mengungkapkan bahwa dirinya baru tiba dari Mekkah setelah menjalankan ibadah haji, sehingga baru mengikuti perkembangan terkini. Namun ia menegaskan siap turun langsung menyikapi persoalan tersebut.
“Saya baru update setelah dari Mekah. Sekarang saya akan terlibat langsung. Ini persoalan serius,” ujar salah satu pimpinan legislatif ini.
Ia menyampaikan bahwa penolakan warga terhadap PT KEI tidak bisa dipandang sebelah mata. Penolakan itu tentu didasari oleh kekhawatiran dan alasan yang kuat. Karena itu, kata Syukri, menjadi penting bagi pemerintah dan otoritas migas untuk hadir memberikan penjelasan yang menyeluruh dan transparan.
“Sangat wajar masyarakat menolak jika tidak ada penjelasan utuh. Tidak cukup jika hanya perusahaan yang bicara. SKK Migas dan Pemkab harus menjelaskan langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, penjelasan harus mencakup seluruh dampak eksplorasi migas, baik risiko maupun manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kangean. Ia juga mengingatkan agar kedua institusi tersebut tidak hanya bersikap pasif dan memilih “jalan aman”.
“Jangan hanya menyaksikan konflik antara masyarakat dan KEI. Jangan hanya diam atau cari aman. Sudah saatnya mereka turun langsung ke lapangan dan menjelaskan segalanya secara terbuka,” tambahnya.
Syukri juga meminta agar seluruh tahapan kegiatan, termasuk survei seismik, dihentikan sementara hingga masyarakat mendapatkan penjelasan utuh dan menyeluruh dari pihak terkait.
“Kami minta dihentikan dulu semua prosesnya. Lakukan dialog terbuka dengan masyarakat. Jangan ada tahapan apapun sebelum semua paham dan sepakat,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Humas SKK Migas belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi untuk konfirmasi. Padahal, desakan dari legislatif daerah agar SKK Migas mengambil sikap sudah semakin kuat.
Secara terpisah, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menyampaikan harapannya agar semua pihak saling memperkuat komunikasi dan menjaga suasana kondusif.
“Kami tidak ingin muncul kesan negatif terhadap iklim investasi di Sumenep,” ujarnya singkat. (*)
Comment