JAKARTA, (WARTA ZONE) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai tekanan global terhadap perekonomian Indonesia harus dibaca sebagai peringatan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal.

Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil peran langsung dalam memimpin reformasi guna memperkuat kepercayaan investor.

Menurut Said, sejumlah koreksi dari lembaga internasional belakangan ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap tata kelola ekonomi nasional.

Sorotan tersebut datang dari berbagai arah, mulai dari penilaian MSCI terkait praktik pasar saham, penurunan peringkat saham Indonesia oleh Goldman Sachs, hingga revisi outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s Investors Service dari stabil menjadi negatif.

Moody’s, kata Said, menyoroti melemahnya prediktabilitas kebijakan yang dinilai berdampak pada efektivitas kebijakan ekonomi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Lembaga pemeringkat itu juga memberi perhatian khusus pada tata kelola Danantara, arah prioritas investasi, serta sumber pendanaannya. Dalam waktu dekat, pasar keuangan juga menantikan laporan FTSE Russell terkait prospek pasar saham dan ekonomi Indonesia.

“Rangkaian evaluasi ini memiliki benang merah yang sama, yakni persoalan tata kelola, baik di pasar modal, kebijakan fiskal, maupun pengelolaan lembaga strategis,” ujar Said dalam keterangannya.

Ia menambahkan, perhatian terhadap rasio utang Indonesia sejatinya telah lama disampaikan oleh lembaga internasional seperti IMF dan International Debt Relief (IDR).

Saat ini, rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara dinilai berada di level yang dapat memengaruhi persepsi investor, khususnya di pasar obligasi. Hal tersebut tercermin dari penurunan porsi kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dalam beberapa tahun terakhir.

Said juga menyinggung rekomendasi IMF agar Bank Indonesia tidak terus menyerap SBN. Pasalnya, porsi kepemilikan BI yang semakin besar dinilai berpotensi memunculkan risiko tata kelola dan persepsi pasar.
Meski demikian, Said menilai situasi ini dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah.

Presiden, menurutnya, memiliki posisi strategis untuk memimpin reformasi struktural, baik di sektor keuangan maupun fiskal, dengan pendekatan yang kredibel dan transparan.

Di sektor pasar modal, ia mendorong penguatan independensi bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peningkatan porsi saham beredar (free float), keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang konsisten.

Sementara dari sisi fiskal, restrukturisasi belanja negara dan pengelolaan utang dinilai perlu dilakukan tanpa mengorbankan program prioritas, namun dengan tata kelola dan skema pendanaan yang lebih terukur.

Said juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang jelas, termasuk dalam menjelaskan arah dan peran Danantara agar tetap fokus mendorong sektor riil, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja, tanpa menimbulkan risiko dari penggunaan dana publik.

“Jika reformasi dijalankan secara konsisten dan dikomunikasikan terbuka, kepercayaan investor akan pulih. Perbaikan tata kelola adalah fondasi utama bagi stabilitas ekonomi jangka panjang,” pungkasnya. (*)