JAKARTA, (WARTA ZONE) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) untuk mengimpor 105.000 unit mobil niaga dari India ditinjau ulang secara menyeluruh. Ia bahkan menilai opsi pembatalan perlu dipertimbangkan agar kebijakan belanja negara tetap berpihak pada penguatan industri dalam negeri.

Dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026), Said menegaskan bahwa setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memberikan dampak ekonomi langsung terhadap perekonomian nasional.

“Setiap belanja yang menggunakan APBN harus diperhitungkan manfaat ekonominya bagi dalam negeri. Jangan sampai anggaran negara dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurut Said, arah kebijakan fiskal pemerintah seharusnya konsisten dengan upaya memperkuat rantai pasok domestik dan mendorong pertumbuhan industri manufaktur. Ia mengingatkan bahwa sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dirancang untuk menggerakkan ekonomi dari tingkat desa hingga sektor hilir.

Ia menilai, peningkatan permintaan pangan melalui program tersebut perlu diimbangi penguatan sektor hulu, termasuk produktivitas pertanian dan dukungan industri pengolahan dalam negeri. Dengan demikian, sirkulasi ekonomi desa dapat tumbuh tanpa meningkatkan ketergantungan pada produk impor.

“Arsitektur perekonomian ini harus dipahami secara utuh oleh seluruh jajaran pemerintah, termasuk BUMN,” katanya.

Said juga menyoroti kondisi industri manufaktur nasional yang dinilai belum tumbuh optimal. Ia menyebut sejak 2011 pertumbuhan sektor tersebut berada di bawah laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Padahal, industri manufaktur diharapkan menjadi motor hilirisasi sumber daya alam sekaligus penyerap tenaga kerja.

Ia mengutip kajian dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menyebut impor mobil niaga dalam jumlah besar berpotensi menekan perekonomian nasional, termasuk terhadap PDB dan pendapatan tenaga kerja di sektor otomotif.

Lebih lanjut, Said mempertanyakan apakah Agrinas telah menjajaki kerja sama dengan produsen otomotif dalam negeri. Menurutnya, jumlah pengadaan 105.000 unit hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun.

“Jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, dampaknya bisa besar, mulai dari menggerakkan industri otomotif nasional, membuka lapangan kerja baru, hingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian,” ujarnya.

Selain aspek industri, Said juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan skema APBN multiyears di tengah ruang fiskal yang terbatas. Ia mengingatkan bahwa efisiensi pengadaan tidak semata diukur dari harga beli awal, tetapi juga harus mempertimbangkan layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta kesiapan jaringan perawatan kendaraan.

“Pertimbangan efisiensi tidak cukup hanya dari harga beli. Harus dihitung juga keberlanjutan penggunaan, termasuk layanan purna jual dan kesiapan infrastrukturnya,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Said menegaskan bahwa kebijakan pengadaan barang pemerintah seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat industri nasional dan rantai pasok domestik.

“Lebih bijak jika langkah ini tidak sekadar dikaji ulang, tetapi dibatalkan agar anggaran negara benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi rakyat,” pungkasnya. (*)