SUMENEP, (WARTA ZONE) – Upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan tidak hanya bertumpu pada pendidikan formal. Guru ngaji yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan memperkuat semangat kebhinekaan.

Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), MH Said Abdullah, di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, De Baghraf Hotel Sumenep, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang diikuti para guru ngaji dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep itu diawali dengan istighasah untuk keselamatan bangsa yang dipimpin KH Jumaatun. Turut hadir tenaga ahli MH Said Abdullah, Moh Fauzi dan Slamet Hidayat, yang mendampingi jalannya sosialisasi.

Dalam pemaparannya, narasumber Amir Syarifuddin menekankan pentingnya pemahaman agama yang komprehensif agar tidak memunculkan sikap ekstrem maupun intoleran.

“Kadang ada yang hanya melihat teks, tetapi mengabaikan konteks. Padahal satu ayat bisa memiliki banyak tafsir dan penjelasan. Pemahaman yang sempit berpotensi melahirkan sikap yang justru bertentangan dengan nilai agama itu sendiri,” ujar Amir.

Menurutnya, tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ideologi, tetapi juga dipengaruhi fanatisme sempit, lemahnya penegakan hukum, serta arus globalisasi yang dapat memengaruhi arah kehidupan berbangsa.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak pada informasi yang hanya menampilkan permukaan persoalan.

“Yang tampak di luar belum tentu sama dengan yang terjadi di dalam. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami persoalan secara lebih mendalam,” katanya.

Sementara itu, narasumber lainnya, Slamet Wahedi, menegaskan, semangat kebangsaan harus menjadi perekat seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan agama maupun kelompok.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan tetap mengedepankan persaudaraan.

“Kalau ada kebijakan yang dianggap keliru, silakan dikritik dan dievaluasi. Itu hak warga negara. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling memusuhi, karena pada dasarnya kita tetap satu bangsa,” ujar Slamet.

Ia menambahkan, nasionalisme yang sehat harus sejalan dengan nilai kemanusiaan serta ditopang oleh kesadaran politik masyarakat. Hubungan antara pemimpin dan rakyat, kata dia, perlu dibangun melalui pemahaman bersama mengenai hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

Pada aspek keadilan sosial, Slamet menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Setiap kebijakan pembangunan harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jika tujuan kesejahteraan itu tidak tercapai, maka masyarakat berhak melakukan evaluasi melalui mekanisme demokrasi yang tersedia,” tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, para guru ngaji diharapkan mampu menjadi mitra strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, persatuan, serta semangat kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat. (*)