JEMBER, (WARTA ZONE) – Ketua DPD Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghofur menyampaikan adanya informasi terkait dengan penanganan penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Jember. Upaya sinergi antara Pemkab Jember dan media harus jelas kepada masyarakat.
Sehingga masyarakat bisa membaca informasi yang benar terkait penanganan penyebaran virus Covid-19.
“Kita sebagai partai pengusung, bahkan merekom pertama kali dari Nasdem (Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun saat Pilkada Jember lalu) merasa kecewa banget, terkait kurangnya komunikasi dan bentuk kerjasama dengan media,” ucap Marsuki saat dikonfirmasi di rumahnya Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Minggu (25/7/2021).
Kata Marsuki, pihaknya melakukan klarifikasi kepada Bupati. Sehingga menurutnya, kurang kerjasama dengan media atau wartawan menyebabkan informasi dari Pemkab Jember kurang masif kepada masyarakat.
“Saat itu saya tidak sendirian, juga ada pak sekjen dan pengurus partai lainnya menanyakan. ‘Pak Bupati, ini kok belum terbayarkan teman-teman media?’,” ujarnya.
“Padahal kerjasama dengan media itu, membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Terutama soal sepak terjang pemerintah daerah dalam mengatasi ataupun informasi perihal penanganan Covid-19 ini. Nah ini penting informasi kepada masyarakat,” sambungnya.
Kemudian, Marsuki berharap Pemkab lebih peka. Sehingga peran media sangat membantu penyampaian informasi.
“Tapi jika tersendat soal kerjasama. Kan jadi susah untuk menyampaikan informasi lainnya. Ini menjadi koreksi, bahwa pemerintah harus bisa menjalin kerjasama yang baik dengan media. Sehingga bisa tersampaikan secara jelas informasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Publikasi berita penanganan Covid-19 di Jember, lanjut Marzuki, termasuk PPKM Darurat itu sebagian sudah tayang dan tersampaikan lewat media dengan baik.
“Jawabannya bupati katanya sudah klik semua, surat kerjasama dan bentuk komunikasi dengan media sudah dilakukan. Juga sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Infokom untuk cepat diselesaikan,” jelas Marsuki.
“Tapi kemudian sekarang tidak jelas. kelanjutannya. Ini tentu jadi pertanyaan. Yang bermasalah bupati atau kepala Dinas Infokomnya?,” lanjutnya.
Marsuki juga menambahkan, pentingnya menggandeng media sangat membantu terkait publikasi penanganan Covid-19.
“Kalau kerjasama dengan media belum jelas. Karena sampai saat ini belum terbayar, bahkan honornya kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu. Ini menjadi persoalan. Bagaimana media bisa meneruskan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Comment