LAMONGAN, (WARTA ZONE) – Fenomena maraknya oknum wartawan “bodrek” atau abal-abal yang kerap menakut-nakuti kepala desa (Kades) dan kepala sekolah (Kasek) dengan modus meminta uang berkedok liputan, menjadi sorotan serius dalam seminar “Komunikasi dan Edukasi Jurnalistik” yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Timur bersama Forum Kader Bela Negara (FKBN) dan Komunitas Jurnalis Lamongan (KJL), Minggu (5/10/2025), di LA Restaurant LSC Lamongan.
Acara yang diikuti ratusan Kades, Kasek, guru, dan perangkat desa se-Kabupaten Lamongan itu berlangsung interaktif, terutama saat sesi dialog terbuka. Banyak peserta mengeluhkan maraknya wartawan tidak jelas asal-usulnya yang datang membawa nama media tidak dikenal, bahkan melakukan intimidasi agar diberikan uang agar “beritanya tidak naik”.
“Banyak kepala sekolah maupun kepala desa yang mengaku sering didatangi wartawan abal-abal. Mereka datang bukan untuk liputan, tapi menakut-nakuti,” ungkap Fery Fadli, anggota JMSI Jatim di Lamongan yang juga ketua panitia kegiatan.
Menurut Fery, seminar ini digelar untuk mengedukasi pejabat publik agar mampu membedakan wartawan profesional dengan oknum yang mencoreng nama profesi jurnalis.
Dalam paparannya, Ketua JMSI Jatim, Syaiful Anam, menegaskan bahwa pers sejati bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
“Jurnalis profesional bekerja berdasarkan fakta, verifikasi, dan keberimbangan. Kalau ada yang datang menakut-nakuti lalu minta uang, itu bukan wartawan, tapi pelaku penyalahgunaan profesi,” tegasnya.
Cak Anam juga menjelaskan bahwa seluruh media dan wartawan resmi harus tunduk pada pengawasan Dewan Pers.
“UU Pers dan Kode Etik adalah ‘kitab suci’ bagi insan pers. Siapa pun yang bekerja di luar itu, berarti bukan wartawan profesional,” imbuhnya.
Cak Anam menegaskan agar Kades dan Kasek tidak perlu takut pada siapapun, termasuk wartawan bodrek, selama bekerja sesuai aturan.
“Kalau kepala desa dan kepala sekolah menjalankan tugas sesuai regulasi, tidak korupsi, transparan dan adil, maka tidak ada alasan untuk takut. Justru jelaskan secara terbuka apa yang sudah dikerjakan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua JMSI Jatim, Jay Wijayanto, memberikan panduan praktis untuk mengenali media bodong dan wartawan bodrek.
“Cek boks redaksi di medianya. Kalau tidak mencantumkan alamat kantor, nomor telepon, dan nama penanggung jawab (pimpinan redaksi), bisa dipastikan abal-abal,” jelasnya.
Jay juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah panik saat didatangi wartawan semacam itu.
“Kalau ada yang memaksa minta uang, jangan dilayani. Arahkan ke Humas atau Dinas Kominfo. Bila tetap diberitakan secara tidak benar, gunakan hak jawab dan laporkan ke Dewan Pers,” tegasnya.
Ia menambahkan, media profesional tidak akan memeras narasumber. “Media resmi berfungsi sebagai kontrol sosial, bukan alat tekanan atau alat cari uang,” katanya.
Ia berharap kegiatan seperti ini bisa digelar di berbagai daerah agar semakin banyak pejabat publik yang paham membedakan antara jurnalis profesional dan oknum yang menyalahgunakan profesi.
“Dengan begitu, marwah pers tetap terjaga dan publik semakin cerdas,” pungkasnya. (*)
Comment