SURABAYA, (WARTA ZONE) – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader partai berlambang banteng tersebut.
Said menegaskan, partainya tidak akan sedikit pun mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyebut, setiap kader PDI Perjuangan wajib menghormati hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga tersebut. PDI Perjuangan tidak akan ikut campur dalam urusan penegakan hukum,” ujar Said Abdullah dalam keterangan resminya, Sabtu (8/11/2025).
Menurut Said, partai yang dipimpinnya di tingkat provinsi itu memiliki sikap tegas terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas dan moral politik. PDI Perjuangan, lanjutnya, tidak mentoleransi praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Siapa pun pelakunya, apalagi pejabat publik, telah melukai amanah yang diberikan masyarakat,” tegasnya.
Said juga mengingatkan seluruh kader untuk menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran penting agar terus menjaga moralitas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas publik. Ia menegaskan, partai akan melakukan evaluasi internal menyeluruh terhadap pembinaan dan pengawasan kader, terutama bagi mereka yang menduduki jabatan politik dan pemerintahan.
“Kejadian ini menjadi cermin bagi kami untuk berbenah. Pembinaan kader, rekrutmen, serta pengawasan akan kami perkuat agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Said mengutip arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang selalu menekankan pentingnya menjaga integritas dan tidak mencampuri urusan lembaga penegak hukum.
“Ibu Megawati selalu mengingatkan, jangan sekali pun kita mencoba mempengaruhi proses hukum. Biarkan hukum bekerja secara profesional,” ungkap Said.
Lebih jauh, Said juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas kasus yang menimpa kepala daerah mereka. Ia menyesalkan jika ada kader partai yang belum sepenuhnya amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Kami memohon maaf kepada warga Ponorogo. Kami menyesalkan bila ada kader kami yang gagal menjaga kepercayaan publik. Ini akan menjadi bahan introspeksi bersama,” katanya.
Said menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa komitmen PDI Perjuangan terhadap pemberantasan korupsi tidak akan goyah, sekalipun kasus itu menimpa kadernya sendiri.
“Kami berdiri bersama rakyat dan penegak hukum. PDI Perjuangan akan terus konsisten memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya. (*)
Comment