SUMENEP, (WARTA ZONE) – Komisi III DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur berkomitmen untuk mengawal penekanan disparitas antara kepulauan dengan daratan.
Hal tersebut disampaikan Dul Siam usai mengikuti Safari Kepulauan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep pada tanggal 3-6 Juni 2022.
“Tugas kami di DPRD itu salah satunya adalah mengawal keseimbangan antara kepulauan dengan daratan,” kata Dul Siam baru-baru ini, kepada wartazone.com.
Beberapa tahun terakhir, lanjut Ketua Komisi III DPRD Sumenep itu, legislatif sudah berusaha meminimalisir disparitas antara kepulauan dengan daratan.
Namun, Dul Siam mengaskan pihaknyan tidak sampai menuntut anggaran 50/50 dalam upaya penekanan disparitas tersebut.
“Artinya misalnya kecamatan kepulauan dapat 30 persen, daratan 30 persen, itu kami sudah puas, yang penting jelas,” ungkapnya.
Sejauh ini, hasil pembahasan Banggar dan Timgar, anggaran khusus infrastruktur kepulauan belum mencapai 30 persen.
Persentase peruntukan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kemungkinan mencapai 30 persen manakala diakumulasi dengan anggaran reguler.
“Tapi yang diharapkan masyarakat, pertama kepulauan ini tidak lagi tertinggal dari sisi infrastruktur, sehingga setidaknya kepulauan mendapat anggaran infrastruktur dari APBD mencapai 30 persen,” ujar Dul Siam.
Apalagi, untuk infrastruktur jalan kepulauan sulit mendapatkan anggaran DAK. Maka seharusnya anggaran dari APBD untuk kepulauan minimal 50 persen.
“Sekarang kmi politisi dari kepulauan minta setidaknya 50/50 lah anggaran infrastruktur dari APBD, karena kepulauan ini tak bisa dicover di DAK,” tutur Dul Siam.
Makanya, politisi asal Pulau Sapeken itu ikut dalam Safari Kepulauan tahun 2022 yang dilakukan Bupati Sumenep Achmad Fauzi bersama jajaran Forkopimda.
Pasalnya, Safari Kepulauan yang dilakukan Bupati Sumenep Achmad Fauzi setiap tahun itu dalam rangka untuk menyerap aspirasi masyarakat yang hasilnya harus dikawal.
“Kami sangat mengapresiasi Pak Bupati yang mau turun langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Yang penting semua hasil serap aspirasi dari masyarakat kepulauan nantinya benar-benar ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegas Dul Siam. (*)
Comment