JAKARTA, (WARTA ZONE) – Delegasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan demokrasi, memperkuat peran legislasi, serta mengarusutamakan kebudayaan daerah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, yang menyebut Jawa Timur membawa tiga fokus utama sebagai bahan strategis Rakernas, yakni arah sikap politik partai, optimalisasi program, serta penguatan kebudayaan sebagai fondasi identitas bangsa.

Menurut Said, tiga agenda tersebut dirancang sebagai langkah konsolidasi jangka menengah PDI Perjuangan hingga 2029, khususnya dalam menyikapi dinamika politik nasional pascapemilu.

Dalam konteks politik, Jawa Timur menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai kekuatan penyeimbang demokrasi. Said menilai peran tersebut krusial untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat dan prinsip tata kelola yang sehat.

“Posisi sebagai penyeimbang harus tetap dijaga agar demokrasi berjalan dinamis dan konstruktif,” ujarnya di sela kegiatan Rakernas.

Meski berada di luar struktur pemerintahan, Said menegaskan PDI Perjuangan tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan. Dukungan tersebut, kata dia, dilakukan melalui fungsi kontrol dan pengawasan politik.

“Kami mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo, tetapi dari luar kabinet. Ini bagian dari komitmen menjaga demokrasi yang sehat,” katanya.

Pada agenda penguatan program, Said menyoroti pentingnya peran anggota legislatif PDI Perjuangan, terutama dalam pengawasan kebijakan fiskal nasional. Ia mendorong agar distribusi anggaran antara pusat dan daerah dilakukan secara proporsional demi mendorong pertumbuhan sektor riil di daerah.

Ia menyebut Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi nasional, mengingat kontribusinya yang konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Dengan kebijakan fiskal yang adil dan seimbang, Jawa Timur dapat menjadi salah satu penopang utama target pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

Sementara pada aspek kebudayaan, Jawa Timur mendorong pengakuan yang lebih luas terhadap kekayaan sejarah dan tradisi daerah. Said menilai warisan budaya Jawa Timur, mulai dari peninggalan kerajaan Nusantara hingga tradisi lokal, memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas nasional.

“Kebudayaan Jawa Timur bukan hanya milik daerah, tetapi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Melalui Rakernas ini, Jawa Timur berharap kebudayaan dapat ditempatkan sebagai pilar pembangunan nasional, sejajar dengan agenda politik dan ekonomi.

“Kami ingin kebudayaan Jawa Timur tampil sebagai kekuatan pemersatu dan ikon nasional,” pungkas Said. (*)