SUMENEP, (WARTA ZONE) – Program wirausaha santri senilai Rp1 miliar yang diusulkan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep tertahan di meja pembahasan DPRD. Komisi IV memutuskan menunda pencairan anggaran tersebut karena dinilai belum jelas manfaat dan hasil yang akan dicapai.

“Kita pending dulu anggaran tersebut,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, Senin (11/8/2025).

Menurut Mulyadi, setiap program yang dibiayai dari APBD wajib memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Hal itu penting agar publik mengetahui dampak nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

“Dinas terkait harus mampu menjelaskan output dari program tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD tidak ingin dana sebesar itu digelontorkan tanpa peta jelas mengenai sasaran penerima, mekanisme pelaksanaan, serta tolok ukur keberhasilan program.

Keputusan menunda ini, lanjutnya, merupakan bentuk pengawasan agar setiap kebijakan berbasis anggaran publik benar-benar memberi manfaat konkret, khususnya bagi kelompok sasaran seperti para santri.

Mulyadi menegaskan, pembahasan anggaran wirausaha santri akan kembali dilanjutkan setelah Disbudporapar memaparkan secara detail manfaat, mekanisme, dan target capaian program.

“Tanpa kejelasan hasil, lebih baik kita tunda dulu sampai ada penjelasan yang komprehensif,” pungkasnya. (*)

Subscribe Kami: