SURABAYA, (WARTA ZONE) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur kembali menegaskan kedekatan historis dan ideologisnya dengan Nahdlatul Ulama dalam momentum Halalbihalal Syawal 1447 Hijriah, Minggu (12/4/2026).

Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, menyebut Jawa Timur sebagai basis kuat perpaduan “ijo-abang” atau kekuatan santri dan nasionalis. Menurutnya, santri merepresentasikan basis NU, sementara “abang” mencerminkan kekuatan nasionalis yang selama ini menjadi basis PDI-P.

“Dua kekuatan ini sudah mengakar hingga ke tingkat kampung di Jawa Timur,” ujar Said dalam keterangan resminya.

Ia menjelaskan, pembelahan sosial antara santri dan abangan yang pernah menguat sejak era 1950-an kini mulai mencair. Bahkan, sejumlah survei nasional menunjukkan banyak pemilih yang mengidentifikasi diri sebagai warga NU menyalurkan suaranya kepada PDI Perjuangan.

“Atas dasar itu, PDI-P, khususnya di Jawa Timur, tidak akan meninggalkan NU,” tegasnya.

Said menilai, secara sosial santri dan abangan memiliki banyak kesamaan. Keduanya, kata dia, sama-sama menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan serta pekerjaan yang layak.

Lebih lanjut, ia memaparkan pembagian peran antara NU dan PDI-P. NU berperan dalam pemberdayaan umat, sementara PDI-P menjalankan fungsi politik melalui kebijakan di tingkat daerah hingga pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kedua pihak juga memiliki kesamaan nilai ideologis, terutama dalam menjunjung Islam wasathiyah atau Islam moderat yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi serta menolak segala bentuk ekstremisme.

“PDI-P juga berpegang pada prinsip tersebut dalam menjalankan politik. Kami ingin Islam hadir sebagai rahmat yang menenangkan, bukan menakutkan, terutama bagi kelompok minoritas,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Said juga membuka ruang bagi tokoh-tokoh NU untuk berkiprah di PDI Perjuangan. Ia menyebut sejumlah kader dari kalangan NU yang telah bergabung, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Kami berharap para kiai, gus, bu nyai, dan ning dapat berijtihad politik bersama PDI-P,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan tokoh NU di dunia politik tidak hanya berdampak pada perbaikan kehidupan beragama, tetapi juga memperluas manfaat sosial bagi masyarakat.

Said juga mengulas sejarah halalbihalal yang menjadi bagian penting dalam tradisi politik Indonesia. Ia menyebut istilah tersebut diperkenalkan oleh Abdul Wahab Hasbullah kepada Presiden Soekarno pada 1948 sebagai sarana meredakan konflik politik saat itu.

Selepas Idulfitri tahun tersebut, Soekarno kemudian mengundang tokoh-tokoh politik ke Istana Negara untuk bersilaturahmi dalam forum yang dikenal sebagai halalbihalal.

“Tradisi ini menjadi cara para pendiri bangsa merawat persatuan di tengah perbedaan,” ujarnya.

Ia menilai, halalbihalal tidak sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga sarana untuk meredam ego, membangun kejujuran, dan memperkuat persatuan.

Di tengah perkembangan era digital, Said juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap fenomena “post-truth” atau kaburnya batas antara kebenaran dan kepalsuan, terutama di media sosial.
Menurutnya, masyarakat perlu memperkuat budaya tabayun, menjaga silaturahmi, serta mengedepankan akal sehat dan hati nurani dalam menyikapi informasi.

“Dalam politik, kami berkomitmen menjaga nilai kejujuran, tidak menghasut, membuka ruang dialog, dan tetap rendah hati dalam perjuangan,” tandasnya. (*)