JAKARTA, (WARTA ZONE) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah, melihat arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan hampir 10 bulan telah menunjukkan sinyal perbaikan signifikan, terutama di sektor ekonomi.
“Di masa transisi ini, bahwa ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan harus kita akui. Kuartal I kita tumbuh di 4,87 persen. Kuartal II, sebagaimana disampaikan BPS, tumbuh 5,12 persen,” ungkap Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, tren positif ini tidak lepas dari kebijakan belanja pemerintah yang bersifat counter-cyclical, sehingga mampu memberi dampak langsung bagi masyarakat. Said pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini berada di kisaran 5–5,4 persen, dan pada 2026 bisa mencapai 5,3–5,4 persen.
Lebih jauh, politisi asal Sumenep Madura ini menaruh harapan besar pada pidato Presiden dalam Nota Keuangan mendatang, yang diharapkannya menjadi langkah pembeda untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Harapan saya, pidato Presiden ini bagian dari game changer terhadap peningkatan SDM. Jujur saja, kita keteter di bab SDM, Karena apapun upaya pemerintah, tetap kata kuncinya adalah bagaimana meningkatkan SDM kita unggul,” tegasnya.
Said juga menyoroti program Asta Cita yang meliputi pendidikan bagi semua sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, layanan kesehatan inklusif, hingga makan bergizi gratis. Ia optimistis pelaksanaan serentak program tersebut akan memperkuat efisiensi ekonomi nasional.
“Dengan akselerasi program, ICOR kita bisa jauh lebih rendah, setidaknya setara Vietnam yang hari ini 4,6. Kita saat ini masih di 6,1–6,2,” pungkas Said.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR mengumumkan terobosan penting melalui pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini bertujuan memastikan seluruh program pemerintah bagi masyarakat miskin tepat sasaran.
“Karena itu, untuk pertamakalinya dalam sejarah Republik Indonesia, kami bentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Prabowo, Jumat (15/8/2025).
Dengan DTSEN, pemerintah akan memetakan secara akurat penerima bantuan, termasuk anak-anak yang berhak bersekolah di Sekolah Rakyat. Sejak Oktober 2024, pemerintah telah membangun 100 Sekolah Rakyat untuk memastikan anak dari keluarga tidak mampu dapat belajar tanpa hambatan.
“Agar anak-anak punya kasur sendiri, punya selimut sendiri, punya komputer sendiri, punya meja belajar sendiri, dan dapat tumbuh di lingkungan yang baik,” ujarnya.
Pemerintah berencana menambah 200 Sekolah Rakyat pada 2026, dan 300 unit pada tahun berikutnya. Menurut Prabowo, sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga pada desil 1 dan 2, atau 20% penduduk dengan pendapatan terendah, agar mereka dan keluarganya dapat keluar dari jerat kemiskinan.
“Kami juga tingkatkan kuota FLPP ke 350.000 penerima; Sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan Agustus ini, sudah lebih dari 231.000 keluarga memanfaatkan pembiayaan Tapera dan FLPP untuk bisa punya rumah layak huni,” tambahnya. (*)
Comment