SUMENEP, (WARTA ZONE) – Jadwal reses yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep dimulai sejak 9 hingga 17 Mei 2022 mendatang.
Diketahui, sebanyak 50 wakil rakyat di gedung parlemen Sumenep diwajibkan melaksanakan tiga kali kegiatan serap aspirasi dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang.
Hanya saja karena saat ini masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, sehingga setiap kegiatan peserta dibatasi 25 orang. Sehingga dalam satu kegiatan harus menggelar tiga kali tatap muka.
Selama terjun ke lapangan, wakil rakyat mencoba menghimpun aspirasi yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat terhadap Pemerintah, kemudian akan diaspirasikan para politisi.
Indra Wahyudi, salah satu pimpinan DPRD kota keris mengaku mendapatkan bermacam aspirasi dari masyarakat di dapilnya untuk kemudian dicarikan solusi.
Politisi muda Partai Demokrat (PD) ujung timur pulau garam ini melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Ambunten, Pasongsongan, Rubaru, dan Dasuk.
• Antusiasme Kepala Desa Membantu Kelancaran Reses
Indra Wahyudi Wakil Ketua DPRD Sumenep memberikan apresiasi terhadap sambutan hangat para kepala desa.
Menurut politisi kelahiran Sumenep, 25 Mei 1984 itu, sinergitas yang dibangun oleh aparatur desa khususnya kepala desa sangat mensupport terhadap kelancaran acara.
Serap aspirasi yang dilakukan di Ambunten Barat, di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan dan di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru banyak hal yang telah ia diperoleh.
“Alhamdulillah, kegiatan reses di tiga lokasi juga dihadiri langsung oleh para kepala desa,” tuturnya. Senin, 16 Mei 2022.
• Temukan Keluhan tentang Dana Desa
Sejatinya, semangat reses itu di samping menghimpun aspirasi dari masyarakat, juga menghimpun dan menyerap aspirasi dari kepala desa.
“Karena banyak kegiatan, katakanlah di desa banyak kegiatan yang tidak seluruhnya terakomodir oleh dana desa,” jelasnya.
Salah satunya pemecahan masalah tentang Dana Desa yang sering dikeluhkan kepala desa, karena harus menyisihkan sebagian anggaran untuk bantuan Covid-19 dengan mengurangi porsi pembangunan infrastruktur.
Problem yang hampir dirasakan seluruh kepala desa, banyak kegiatan desa tidak bisa dilakukan 100 persen, karena terpangkas 68 persen untuk kepentingan penanganan Covid-19.
“Solusinya harus dicarikan bantuan keuangan desa,” kata alumni Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
• Pertanian dan Pengadaan Solar Jadi Sorotan
Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi saat berdiskusi dengan tokoh masyarakat mendapatkan aspirasi sulitnya membeli bahan bakar jenis solar untuk menggarap lahan pertanian.
Karena pada posisi ini, petani yang membutuhkan akses untuk mendapatkan bahan bakar keperluan pertanian dibutuhkan surat rekomendasi dari pertanian.
“Ketika saya reses itu banyak yang menanyakan bagaimana caranya mendapatkan akses solar,” jelasnya.
Menyikapi hal itu, Indra Wahyudi pun berkomentar dengan memberikan masukan berupa dikeluarkannya surat rekomendasi untuk kelompok tani di Sumenep agar bisa mendapatkan bahan bakar untuk traktor dan lain-lain.
“Karena itu cukup susah, sehingga perlu ada rekomendasi dinas pertanian. Makanya saya berharap bagi kelompok tani butuh semacam rekomendasi untuk mempermudah itu semua. Rekomendasi yang dikeluarkan dinas pertanian yang tidak terlalu ribet,” sarannya.
• Pemkab Harus Turun Tangan
Memandang serius pada persoalan masyarakat, Indra Wahyudi menilai semua stakeholder untuk turun tangan.
Ia memandang hal ini tidak hanya menjadi fokus DPRD Sumenep perdapil. Melainkan menjadi tanggung jawab bersama.
“Di posisi inilah ini menjadi penting, menjadi PR, Pemkab khususnya terutama yang lebih penting lagi adalah dinas pertanian untuk bisa memberikan rekomendasi. Misalnya rekomendasi itu langsung atas nama kelompok tani,” sebutnya.
“Itu menarik karena tidak hanya menjadi problem kami di dapil. Melainkan menjadi problem bersama. Disinilah pemerintah daerah wajib hadir untuk memfasilitasi semua itu,” imbuhnya.
Selain dari masalah dana desa dan pengadaan bahan bakar untuk pertanian, reses yang dilakukan dirinya juga menemukan perlunya peningkatan fasilitas jalan di segi penerangan.
Khususnya di wilayah penghubung Kecamatan Ambunten menuju kota Sumenep.
“Tak kalah pentingnya juga berkaitan dengan penerangan jalan di akses Ambunten menuju Sumenep atau sebaliknya itu cukup gelap. Memang dibutuhkan penerangan jalan,” pungkas pria yang menuntaskan pascasarjana di Universitas WR Supratma Surabaya pada tahun 2011, konsentrasi akuntansi publik. (*)
Comment