SUMENEP, (WARTA ZONE) – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti masih adanya sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang hingga kini belum terisi pejabat definitif. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dituntaskan agar kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, meminta pemerintah daerah mempercepat proses pengisian jabatan yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Menurut politisi PAN ini, keberadaan pejabat definitif memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas organisasi pemerintahan sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program daerah.

“Kalau terlalu lama diisi Plt tentu kurang ideal. Pemerintah daerah perlu segera melakukan pengisian jabatan agar efektivitas birokrasi dan pelayanan publik tetap terjaga,” kata Hairul.

Ia menilai, pejabat berstatus Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada percepatan program kerja maupun koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, sejumlah pejabat yang saat ini menjabat sebagai Plt diketahui juga merangkap tugas di OPD lain. Situasi tersebut dinilai dapat menambah beban kerja dan berpotensi memengaruhi optimalisasi tugas pemerintahan.

“Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terganggu akibat kekosongan jabatan yang terlalu lama,” sebutnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sedikitnya lima organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumenep yang masih dipimpin Plt, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), serta posisi Asisten Administrasi Umum.

DPRD berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan proses pengisian jabatan definitif agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)