JAKARTA, (WARTA ZONE) – Ketidakpastian perekonomian global yang dipicu perang konvensional dan perang dagang menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Meski begitu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, meyakini Indonesia memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi situasi tersebut.
“Same storm, different boats. Banyak negara menghadapi masalah serupa, tetapi kemampuan mereka berbeda dalam mengatasinya. Indonesia harus mampu merespons dengan baik,” ujar Said.
Ia menekankan pentingnya penyusunan asumsi makroekonomi yang realistis namun tetap menyuntikkan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi nasional bisa inklusif. Menurutnya, kebijakan fiskal juga harus adaptif, komprehensif, dan dapat dijalankan secara efektif.
“Setiap krisis, sekecil apa pun, harus kita anggap sebagai peluang mengubah tatanan ekonomi. Kecepatan merespons akan menunjukkan sejauh mana kita mampu menjawab tantangan,” jelasnya.
Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan mencapai 3 persen, naik dari proyeksi tahun ini sebesar 2,8 persen. Negara-negara berkembang bahkan diprediksi tumbuh lebih tinggi, yakni 3,9 persen pada 2026 dan 3,7 persen pada 2025. Said menilai proyeksi tersebut bisa menjadi peluang untuk memperkuat perekonomian nasional.
Namun tren proteksionisme akibat perang dagang perlu diantisipasi. “Tidak cukup hanya mengandalkan fiskal ekspansif melalui defisit APBN. Kita perlu strategi ofensif untuk membangun ketahanan energi dan pangan,” ujarnya.
Ia mencontohkan India yang memiliki cadangan minyak strategis nasional, sementara Indonesia masih perlu mengejar hal serupa.
Said mengapresiasi capaian sektor pertanian yang tumbuh 10,52 persen dan peternakan 8,8 persen pada kuartal I 2025. “Ini permulaan yang baik di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Capaian ini harus ditingkatkan melalui kebijakan yang strategis,” tuturnya.
Ekspor nasional juga tumbuh 6,6 persen pada periode yang sama. Namun ia mengingatkan dampak kebijakan tarif perdagangan baru yang diumumkan Presiden AS, Donald Trump, pada April lalu, bisa mengguncang perdagangan global.
Pertumbuhan investasi domestik pada kuartal I 2025 tercatat hanya 2,12 persen. Said menilai pemerintah perlu strategi komprehensif agar investor yakin bahwa penanaman modal di sektor riil Indonesia akan memberikan imbal hasil menarik sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja.
Ia juga menyoroti depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang memberi peluang kenaikan devisa melalui ekspor, tetapi meningkatkan biaya impor. Pemerintah diminta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional dengan mitra dagang strategis.
Rancangan APBN 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun, naik Rp 282,2 triliun dari target 2025. Namun Said mengingatkan agar pemerintah tidak menaikkan tarif pajak di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum sepenuhnya pulih.
“Jangan berburu di kebun binatang, tapi perbanyak kebun binatangnya. Artinya, perlu memperbesar skala usaha dan jumlah pelaku usaha agar basis pajak semakin luas,” katanya.
Said menyoroti turunnya dana transfer daerah dan desa dari Rp 919 triliun pada 2025 menjadi Rp 650 triliun pada RAPBN 2026. Kondisi ini dinilainya bisa menghambat pembangunan di daerah dan memaksa pemerintah daerah menaikkan pajak lokal.
Selain itu, ia meminta pemutakhiran data kemiskinan sejalan dengan perubahan Purchasing Power Parity (PPP) agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Program strategis seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi game changer bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Kuncinya ada pada tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Jangan sampai kita kehilangan momentum,” pungkasnya. (*)
Comment