JAKARTA, (WARTA ZONE) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menegaskan partainya akan memainkan peran sebagai mitra kritis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini, menurutnya, merupakan hasil kongres keenam PDIP di Bali.
“Kalau hasil keputusan kongres kami, kongres ke-6 di Bali, kami tetap menjadi sparing partner pemerintah,” ujar Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Meskipun berada di luar kabinet, Said mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Kami penyeimbang, kami sparing partner pemerintah yang konstruktif,” katanya menambahkan.
Said menekankan bahwa pemberian amnesti tersebut merupakan wujud ketulusan Presiden Prabowo dan tidak dilandasi kepentingan politik praktis. “Kami yakini sepenuhnya, baik Presiden maupun Ibu Megawati, bahwa pemberian amnesti itu yang pertama tulus dari Presiden, yang kedua memang tidak ada transaksional,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan sikap partai yang tetap konsisten berada di luar kabinet. “Tidak masuk kabinet, di luar kabinet, apapun istilahnya, kami adalah penyeimbang pemerintah,” tukasnya. (*)
Comment