JAKARTA, (WARTA ZONE) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah, menekankan pentingnya strategi fiskal yang tidak membebani masyarakat di tengah pemulihan ekonomi. Ia meminta pemerintah fokus memperluas basis pajak ketimbang menaikkan tarif.
“Jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang, tetapi harus memperluas kebun binatang. Dengan kata lain, perlu memperbesar skala usaha para pelaku usaha dan memperbanyak pelaku usaha agar memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan,” ujar Said, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, ketidakpastian global yang dipicu perang konvensional dan perang dagang telah berdampak besar terhadap perekonomian dunia. Namun, ia tetap optimistis Indonesia mampu menghadapi situasi ini dengan strategi yang tepat.
“Kebijakan fiskal harus adaptif, komprehensif, dan bisa dijalankan secara efektif,” tegasnya.
Said merujuk pada proyeksi IMF yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3 persen pada 2026, naik dari 2,8 persen pada 2025. Negara berkembang bahkan diprediksi tumbuh hingga 3,9 persen. “Proyeksi ini mestinya memberikan peluang bagi perekonomian nasional untuk tumbuh lebih baik tahun depan,” kata Said.
Ia juga menyoroti pentingnya kemandirian pangan dan energi di tengah tren proteksionisme. “Kita perlu strategi kebijakan ofensif dalam membangun ketahanan energi dan pangan. India memiliki strategic petroleum reserve. Kita apa? Itu yang harus dijawab,” ujar politisi senior berdarah Madura ini.
Selain itu, Said mengapresiasi pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan pada kuartal I-2025 yang masing-masing mencapai 10,52 persen dan 8,8 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan global seperti kebijakan tarif perdagangan tinggi Amerika Serikat dapat memengaruhi ekspor nasional.
“Ekspor nasional harus tetap dijaga agar neraca perdagangan bertahan di zona positif. Diplomasi perdagangan harus lebih adaptif dan ekspansif, tidak bergantung pada Tiongkok dan Amerika Serikat,” katanya.
Terkait investasi, Said mencatat pertumbuhannya yang hanya 2,12 persen pada kuartal I-2025. “Pemerintah harus menyiapkan strategi investasi yang komprehensif agar investor yakin menanam modal,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perlunya memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional serta mengarahkan dana perbankan lebih banyak ke sektor riil, bukan hanya ke Surat Berharga Negara (SBN).
“Nasabah kelas kakap lebih tertarik ke SBN ketimbang menyimpan dana di deposito. Hal yang sama terjadi di perbankan. Kami yakin Saudari Menteri Keuangan dan Gubernur BI memiliki cara untuk menjawab hal ini,” ujarnya.
Said turut menyoroti berkurangnya Dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) dalam RAPBN 2026 yang turun dari Rp 919 triliun menjadi Rp 650 triliun. Menurutnya, hal ini berpotensi menghambat pelayanan publik.
“Penguatan anggaran dan fiskal daerah merupakan mandat otonomi daerah yang diatur konstitusi kita,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan seiring perubahan angka purchasing power parity (PPP) yang ditetapkan Bank Dunia.
“Pemutakhiran data penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan pijakan yang akurat,” katanya.
Menutup paparannya, Said berharap program-program strategis pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat menjadi pengubah keadaan.
“Program-program itu harus mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Jangan sampai kita wasting time dan kehilangan sumber daya sia-sia. Kuncinya ada pada tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif,” pungkasnya. (*)
Comment