SUMENEP, (WARTA ZONE) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti pentingnya percepatan dan ketepatan tata kelola anggaran dalam penanganan bencana alam, khususnya di wilayah Sumatera.

Ia menilai masih adanya pembiayaan swadaya yang dilakukan TNI dalam mobilisasi peralatan menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi terkait.

Menurut Said, Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu memiliki mekanisme respons anggaran yang lebih adaptif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

“Saya berharap Kementerian Keuangan dan BNPB dapat merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, tetapi tetap pruden,” ujar Said Abdullah saat dimintai keterangan wartawan, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, dalam struktur APBN 2025 sebenarnya masih tersedia dana on call sekitar Rp500 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana di Sumatera. Karena itu, menurutnya, kendala pembiayaan yang dihadapi TNI seharusnya dapat diantisipasi apabila BNPB sebagai lead sector bergerak lebih proaktif mengajukan kebutuhan anggaran.

“Apabila BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan di lapangan secara cepat, termasuk dukungan bagi TNI AD dalam pembangunan jembatan bailey, Kementerian Keuangan tentu bisa merespons,” tegasnya.

Said menekankan, jembatan bailey milik Zeni Tempur TNI AD memiliki fungsi strategis dalam membuka akses wilayah yang terisolasi akibat bencana. Oleh karena itu, ia menilai kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan darurat tersebut relatif tidak besar dan semestinya dapat dipenuhi tanpa hambatan berarti.

“Kuncinya ada pada koordinasi lintas sektor. Jika itu berjalan efektif, kebutuhan di lapangan bisa segera dipenuhi,” jelas Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Ia berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi bersama agar kementerian dan lembaga yang memiliki peran utama dalam penanggulangan bencana dapat bertindak lebih gesit dan responsif. Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh prosedur birokrasi yang berlarut-larut.

Said juga menyatakan dukungan terhadap langkah TNI AD dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, serta kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menambah pengadaan jembatan bailey guna membuka akses ke daerah-daerah terdampak bencana.

“Dalam situasi bencana, keselamatan rakyat harus menjadi orientasi utama setiap kebijakan,” katanya.

Selain dana on call, Said mengungkapkan bahwa APBN 2025 juga masih menyediakan alokasi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dapat dimanfaatkan melalui penerbitan peraturan presiden.

“Anggarannya tersedia. Yang dibutuhkan sekarang adalah kecepatan koordinasi dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkasnya. (*)