BONDOWOSO, (WARTA ZONE) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) komisi VIII melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bondowoso, bertempat di Pendopo Kabupaten Bondowoso. Senin (01/08/2022).
Kunjungan dihadiri oleh beberapa pihak, di antaranya Ketua Komisi VII Yondrik Susanto, Bupati Bondowoso Salwa Arifin, anggota DPR RI komisi VIII Achmad Fadil Muzakki Syah.
Pada kunjungan kerja tersebut beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bondowoso pun terlibat, di antaranya Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementrian agama (Kemenag) Bondowoso, Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3AKB), dan beberapa OPD lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso Salwa Arifin mengakui bahwa memang Kabupaten Bondowoso tidak begitu dikenal di Indonesia.
“Karena memang Bondowoso ini merupakan Daerah yang tidak begitu dikenal,” kata Bupati Salwa.
Kendati demikian, orang nomor 1 di Bondowoso itu juga memperkenalkan Kabupaten Bondowoso dengan potensi pertanian, peternakan dan perkebunannya yang khas kopi arabicanya dan juga tape Bondowoso.
“Kabupaten Bondowoso merupakan Daerah agraris dengan potensi pertanian, peternakan dan perkebunan diantaranya yang paling terekenal disini di antaranya kopi arabica dan tape Bondowoso yang terkenal manis,” lanjutnya.
Tak hanya itu, dalam sambutannya Salwa Arifin juga menyebutkan beberapa pengajuannya kepada DPR RI komisi VIII yaitu penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelatihan keterampilan, alat bantu disabilitas.
Sedangkan dalam hal pengembangan keagamaan, Bupati Bondowoso mengusulkan bantuan insentif untuk guru ngaji dan keagamaan lainnya beserta bantuan pembangunan masjid dan pondok pesantren dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana.
Namun karena kemampuan keuangan yang terbatas, diakui Bupati masih membutuhkan tambahan sumberdaya untuk penanganan masalah diantaranya, mengusulkan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelatihan keterampilan, alat bantu disabilitas.
“Dan dalam bantuan insentif untuk guru ngaji dan keagamaan lainnya beserta bantuan pembangunan masjid dan pondok pesantren dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana,” ungkapnya.
Sementara itu, di tempat yang sama anggota DPR RI komisi VIII Achmad Fadil Muzakki Syah mengatakan bahwa pendidikan madrasah nantinya juga akan di prioritaskan oleh komisi VIII.
“Tentunya iya karena pendidikan madrasah yang kita tau yang di bawah kemenag tupoksinya kan memang di komisi VIII,” pungkasnya.
Kunjungan itu di tutup dengan penyerahan proposal dari Bupati ke komisi VIII beserta usulan dari beberapa OPD terkait. (*)
Comment