JAKARTA, (WARTA ZONE) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong Presiden Prabowo Subianto agar menerapkan mekanisme evaluasi kabinet yang ketat dan berbasis indikator kinerja (KPI).
Menurutnya, reshuffle kabinet seharusnya tidak hanya menjadi keputusan politik, tetapi juga berbasis penilaian objektif terhadap pencapaian para menteri.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi pada Minggu (19/10/2025), politisi senior dari PDI Perjuangan itu menyebut bahwa seluruh menteri adalah pembantu Presiden dan karenanya bisa dievaluasi, diganti, atau dipertahankan sesuai kebutuhan dan kinerja.
“Para menteri adalah pembantu Pak Presiden. Keputusan untuk mengganti atau mempertahankan mereka sepenuhnya ada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif,” tegas Said.
Namun, ia menekankan pentingnya sistem evaluasi yang terukur dan transparan, bukan berdasarkan selera politik atau opini publik semata. Said menyarankan agar Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, dan jajaran staf khusus turut menyusun Key Performance Indicator (KPI) bagi setiap menteri.
“KPI harus disusun secara terukur, dengan target jelas, dukungan organisasi, anggaran, dan batas waktu yang konkret. Evaluasinya bisa dilakukan setiap enam bulan agar progres kerja para menteri bisa dipantau dan dinilai secara obyektif,” paparnya.
Said juga mewanti-wanti soal “kinerja kamuflatif”, istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan menteri yang terlihat sibuk di publik dan media, namun tak menghasilkan perubahan struktural yang nyata.
“Ada yang kelihatan hebat di mata rakyat karena sering tampil di media, tapi kebijakan dan programnya tidak membawa dampak signifikan. Ini berbahaya dan tidak sejalan dengan semangat Asta Cita yang dijanjikan Pak Presiden,” ujarnya.
Dengan adanya KPI yang jelas, menurut Said, proses evaluasi tidak akan menimbulkan kekecewaan di internal kabinet karena parameternya bersifat teknokratis dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden juga akan lebih mudah menjelaskan alasan di balik pergantian pejabat.
“Kalau indikatornya jelas dan disepakati bersama sejak awal, evaluasi atau reshuffle tidak akan menimbulkan resistensi. Ini penting untuk menjaga soliditas kabinet,” pungkasnya. (*)
Comment