SUMENEP, (WARTA ZONE) – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi bahan diskusi terbuka dalam forum yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumenep di Hotel Kaberaz, Rabu (21/1/2026). Diskusi publik bertema “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” tersebut menekankan pentingnya pertukaran gagasan yang berimbang agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB itu menghadirkan sejumlah narasumber lintas fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep serta pengamat politik dan kebijakan publik. Forum ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka untuk mengulas wacana Pilkada tidak langsung dari beragam sudut pandang, baik normatif, politis, maupun akademis.

Sejumlah anggota DPRD Sumenep dari berbagai fraksi turut menjadi narasumber, di antaranya H. Hosnan (PDI Perjuangan), Akhmadi Yasid (PKB), Moh. Fendi (Demokrat), Dr. H. M. Asy’ari Muthhar (PPP), Ahmad Jauhari (NasDem), serta Holik (Gerindra–PKS). Kehadiran mereka memperkaya diskusi dengan perspektif kelembagaan dan pengalaman politik di daerah.

Diskusi juga menghadirkan pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Wilda Rasaili, M.A., yang memaparkan analisis akademis terkait implikasi demokrasi dari wacana Pilkada melalui DPRD. Acara dipandu oleh moderator Wildan Mukhlisah dan berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif peserta.

Ketua JMSI Sumenep, Supanji, menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggiring opini publik ke arah tertentu. Menurutnya, JMSI justru ingin membuka ruang pertukaran gagasan agar masyarakat dapat menilai secara rasional dan kritis.

“Diskusi ini bukan untuk membenarkan atau menolak satu pandangan tertentu. Kami ingin publik mendapatkan gambaran yang utuh dari berbagai sudut pandang, sehingga mampu menyikapi isu Pilkada lewat DPRD secara objektif,” ujar Panji.

Ia menambahkan, sebagai organisasi perusahaan media siber, JMSI memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan diskursus publik yang berimbang dan berbasis kepentingan masyarakat. Isu Pilkada, menurutnya, berkaitan langsung dengan hak politik warga sehingga perlu dibahas secara terbuka dan transparan.

Selama diskusi berlangsung, berbagai pandangan pro dan kontra mengemuka. Meski berbeda sudut pandang, para narasumber sepakat bahwa partisipasi publik dan prinsip demokrasi harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan politik.

Melalui forum tersebut, JMSI Sumenep berharap diskusi publik dapat menjadi sarana edukasi politik yang konstruktif, sekaligus memperkuat peran media sebagai ruang dialog yang netral dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah. (*)