JAKARTA, (WARTA ZONE) – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 masih berada dalam jalur aman meski dihadapkan pada tantangan ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan internasional.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai berbagai isu yang menyebut kondisi fiskal nasional terancam jebol perlu disikapi secara proporsional dan berbasis data.

Menurutnya, pemerintah hingga saat ini masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menopang pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

“Kondisi APBN masih terkendali. Pemerintah tetap memiliki kapasitas fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan program prioritas berjalan,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data yang dipaparkan Banggar DPR, ekonomi nasional tumbuh 5,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, serta aktivitas sejumlah sektor usaha seperti perdagangan, transportasi, industri pengolahan, perhotelan, dan restoran.

Selain faktor konsumsi, percepatan realisasi belanja pemerintah juga disebut berperan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Banggar DPR mencatat belanja pemerintah hingga kuartal I 2026 mencapai Rp815 triliun atau meningkat 31,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 1,26 persen.

Di sisi penerimaan negara, pemerintah juga mencatat tren yang dinilai cukup positif. Pendapatan negara hingga akhir kuartal I 2026 tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.

Sementara penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dengan pertumbuhan sebesar 20,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Penerimaan negara menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Ini menjadi modal penting untuk menjaga kesehatan fiskal nasional,” kata Said.

Banggar DPR juga memastikan posisi defisit APBN masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Hingga kuartal I 2026, defisit tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut dinilai masih aman dibanding target defisit APBN 2026 yang dipatok sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

Said menambahkan, pemerintah saat ini menjalankan sejumlah langkah pengamanan fiskal melalui kebijakan refocusing anggaran dan strategi safe mode guna mengantisipasi tekanan ekonomi global.

Selain itu, isu yang menyebut saldo anggaran negara tersisa Rp120 triliun juga dibantah Banggar DPR. Menurutnya, saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah masih berada di kisaran Rp420 triliun.

Ia menjelaskan, sebagian dana tersebut ditempatkan di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar tetap memberikan keuntungan bagi negara.

“Dana SAL tetap tersedia dan penggunaannya harus melalui mekanisme serta persetujuan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Meski demikian, Banggar DPR mengingatkan pemerintah agar tetap waspada menghadapi tantangan ekonomi pada kuartal II 2026, terutama akibat gejolak harga komoditas global dan melambatnya konsumsi pasca-Lebaran.

Karena itu, pemerintah didorong memperkuat sektor riil seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, konstruksi, hingga pertambangan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada belanja negara.

“Penguatan sektor produktif sangat penting agar penyerapan tenaga kerja meningkat dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkas Said. (*)