SUMENEP, (WARTA ZONE) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Petani dan Pengusaha Tembakau sebagai upaya membangun tata niaga tembakau yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Forum bertema “Mewujudkan Tata Niaga Tembakau yang Berkeadilan dan Berkemaslahatan” itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, DPRD, aparat keamanan, Bea Cukai Madura, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur, organisasi petani, pelaku industri hasil tembakau, hingga insan pers.

Ketua PCNU Sumenep, KH. Md Widadi Rahim, menyampaikan, peran Nahdlatul Ulama tidak terbatas pada bidang keagamaan. Menurutnya, NU juga memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana cita-cita para pendirinya.

“Perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama bukan hanya organisasi yang mengurusi persoalan keagamaan, tetapi juga memiliki amanah di bidang kemasyarakatan. Secara sejarah, lahirnya Nahdlatul Ulama didahului oleh Nahdlatut Tujjar dan Nahdlatul Wathan,” ujar Kiai Widadi saat membuka kegiatan, Kamis (30/7/2026).

Ia menjelaskan, Nahdlatut Tujjar yang digagas KH. Hasyim Asy’ari bersama para ulama dan saudagar pada awal abad ke-20 menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Semangat tersebut, kata dia, tetap relevan untuk dihidupkan kembali dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Menurutnya, kebangkitan ekonomi masyarakat menjadi salah satu syarat terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan. Karena itu, PCNU Sumenep ingin mengambil peran sebagai jembatan yang mempertemukan kepentingan petani, pengusaha, dan pemerintah.

Menjelang musim panen tembakau, Kiai Widadi menilai dibutuhkan komunikasi dan kesepahaman antarpihak agar tata niaga berjalan sehat. Ia mengingatkan bahwa tembakau memiliki karakteristik berbeda dibanding komoditas pertanian lainnya.

“Hasil tembakau ini tidak sama dengan komoditas yang lain. Kalau beras atau jagung misalnya masih bisa disimpan dan dikonsumsi sendiri. Berbeda dengan tembakau, harus ada kesepakatan bersama antara pengusaha, petani, pemerintah, dan seluruh stakeholder yang terlibat,” jelasnya.

Karena itu, PCNU Sumenep berkomitmen menjadi fasilitator dalam membangun dialog yang konstruktif guna melahirkan rekomendasi yang mampu memberikan kepastian bagi petani sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku industri hasil tembakau.

Tak hanya berhenti pada komoditas tembakau, PCNU juga berencana menggelar forum serupa untuk sektor garam yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Sumenep.

“Kami di NU hanya menjadi fasilitator. Salah satu tugas kami adalah memperkuat bidang kemasyarakatan dan ekonomi. Insyaallah setelah tembakau, kami juga akan menghadirkan stakeholder yang berkaitan dengan garam, karena dua komoditas ini sangat penting bagi masyarakat Sumenep,” pungkasnya.

Melalui musyawarah tersebut, PCNU Sumenep berharap lahir sejumlah rekomendasi strategis yang dapat menjadi solusi bersama bagi seluruh pihak. Dengan demikian, tata niaga tembakau di Sumenep diharapkan semakin berkeadilan, memberikan kepastian usaha bagi pengusaha, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani sebagai pelaku utama sektor tersebut. (*)