JAKARTA, (WARTA ZONE) – Pembahasan restrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali mencuat. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa kewenangan pembayaran utang proyek tersebut sepenuhnya berada dalam kerangka kebijakan pemerintah, dengan keputusan akhir berada di tangan Presiden.
Menurut Said, proyek Whoosh sejak awal merupakan kerja sama business to business (B2B) antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan mitra dari China dengan porsi saham 60 persen berbanding 40 persen. Namun, seiring terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun), pemerintah perlu ikut menanggung sebagian tanggung jawab proyek.
“Ketika ada cost overrun, tentu pembagian risiko dan modal juga ikut berubah. Maka APBN harus ikut menanggungnya,” ujar Said Abdullah kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/11/2025).
Said menjelaskan, tambahan biaya proyek ditutup melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Kementerian Keuangan kepada konsorsium BUMN Indonesia, serta pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Kini, setelah pengelolaan BUMN tersebut dialihkan ke Danantara Indonesia, tanggung jawab restrukturisasi utang beralih ke lembaga tersebut.
“Danantara menjadi pihak yang wajib menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk liability dan kewajiban utangnya,” tutur legislator asal Madura itu.
Namun demikian, Said menegaskan, arah akhir penyelesaian utang tetap akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jika Presiden memutuskan agar pembayaran dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal itu merupakan bagian dari hak prerogatif kepala negara.
“Kita tunggu kebijakan Bapak Presiden. Kalau memang utangnya akan dibayar menggunakan APBN, maka APBN yang menanggung,” tambahnya.
Said juga memastikan kondisi fiskal nasional masih relatif kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan pembiayaan, meski pemerintah tetap diminta berhati-hati dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Secara fiskal kita masih kuat. Dana cadangan dan DBA juga tersedia. Tapi penggunaan anggaran harus diarahkan untuk sektor riil agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta publik tidak perlu khawatir terhadap utang proyek Whoosh. Ia menyebut seluruh proses dan perhitungan pembiayaan telah dikaji secara matang oleh pemerintah.
“Enggak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Saya yang akan tanggung jawab,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Prabowo menilai proyek Whoosh membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi kemacetan dan polusi, sekaligus menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia.
“Keberadaan Whoosh jauh lebih penting karena bisa mengurangi kemacetan dan polusi. Indonesia negara besar, kita punya kemampuan untuk menanggungnya,” ujarnya.
Presiden menutup dengan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur modern seperti Whoosh merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang efisien.
“Rakyat harus dilayani dengan baik. Teknologi ini tanggung jawab bersama, dan pada akhirnya tanggung jawab Presiden. Jadi saya yang tanggung jawab Whoosh,” tandas Prabowo. (*)
Comment