Harga Rumput Laut Tak Stabil, Anggota DPRD Sumenep Minta Pemerintah Lakukan Intervensi

0 Komentar
Reporter : Panji Agira
Harga Rumput Laut Tak Stabil, Anggota DPRD Sumenep Minta Pemerintah Lakukan Intervensi

Foto: Anggota komisi II DPRD Kabupaten Sumenep Holik. (Dok. Humas Protokol dan Publikasi DPRD Sumenep)

SUMENEP, (WARTA ZONE) – Harga rumput laut di tingkat petani relatif tidak stabil, hal itu seperti digambarkan salah seorang pembudidaya rumput laut di pesisir Desa Lobuk, Kecamatan Bluto Sumenep.

Berdasarkan pengakuan petani, tahun 2022 lalu, harganya rumput laut kering sempat tembus di harga Rp20 ribu/kg, Kendati di tahun yang sama turun di harga Rp13 ribu/kg.

“Sempat Rp20 ribu per kilogram, tapi ya naik turun mas, pernah Rp3 ribu untuk basah, dan Rp13-15 ribu untuk keringnya,” kata Sukri, salah seorang pembudidaya rumput laut pesisir Desa Lobuk. Senin (13 Februari 2023).

Untuk tahun ini, harga rumput laut basah Rp5 ribu per kilo, sedang untuk keringnya diangka Rp18 ribuan. “Alhamdulillah lumayan lah, semoga tidak turun lagi,” imbuhnya.

Baca Juga:  Mengenal Lebih Dekat Pimpinan DPRD Sumenep H. Indra Wahyudi

Diakui Sukri, menjadi petani rumput laut di pesisir pantai demi memenuhi kebutuhan keluarga. Tradisi dari zaman nenek moyang ini disebut menghasilkan cuan meski masyarakat harus hidup sederhana.

“Ya tau sendiri kan harganya tidak stabil,” tandasnya.

Sementara itu, anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Holik memberikan atensi serius prihal harga rumput laut di tingkat petani yang relatif tidak stabil.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, harus ada intervensi dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait demi keberlangsungan hidup para petani.

“Karena jika tidak ada intervensi harga dari pemerintah, tidak bisa dipungkiri setiap tahun pembudidaya rumput laut akan semakin minim, ini menjadi PR kita bersama,” sebut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sumenep II (Bluto, Saronggi, Lenteng, Giligenting) tersebut.

Pemerintah harus hadir melindungi kepentingan para petani rumput laut. Seperti masalah pengawasan harga jual dan pembinaan kualitas rumput laut.

Baca Juga:  DPRD Sumenep Dukung Masyarakat dan Mahasiswa, Tolak Survei Seismik KEI di Perairan Dangkal West Kangean

Ia menilai masih ada sejumlah masalah yang kerap dihadapi para petani, salah satunya soal hama yang bisa mempengaruhi kualitas rumput laut.

“Intervensinya harus konkrit, selain harga, pembinaan kualitas perlu diperhatikan, karena kualitas menentukan nilai jual,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Chainur Rasyid menyampaikan, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi secara langsung karena tidak ada cantolan payung hukumnya.

Kecuali, kata Inung sapaan akrab Chainur Rasyid, jika para pembudidaya rumput laut sudah terbentuk koperasi.

Baca Juga:  Legislatif Nilai Larangan PTM di Sumenep Tak Optimal

“Jika terbentuk koperasi, maka kami bisa melakukan pembinaan, kontrol koperasinya di sini. Tapi tidak secara harga karena menang rumput laut tidak ada patokan HET (Harga Eceran Tertinggi),” sebutnya.

Naik turunnya harga rumput laut di tingkat petani, lanjut Inung, diserahkan sepenuhnya kepada pasar. “Tergantung hukum pasar sudah, kami tidak bisa berbuat banyak,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep Agustiono Sulasno melalui Plt Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Budidaya Edie Ferrydianto saat dikonfirmasi mengaku sibuk dan tidak bisa mengomentari lebih banyak.

“Program budidaya rumput laut tahun ini insya Allah ada bantuan,” katanya singkat. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment