Perkuat Literasi dan Inklusi, BPRS Bhakti Sumekar Ajak Masyarakat Kian Percaya pada Keuangan Syariah

0 Komentar
Reporter : Panji Agira
FOTO: BPRS Bhakti Sumekar saat menggelar talkshow bertema “Mendorong Kepercayaan Masyarakat Melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah” menghadirkan narasumber dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur.

FOTO: BPRS Bhakti Sumekar saat menggelar talkshow bertema “Mendorong Kepercayaan Masyarakat Melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah” menghadirkan narasumber dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur.

SUMENEP, (WARTA ZONE) – Upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah terus dilakukan BPRS Bhakti Sumekar melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan talkshow bertema “Mendorong Kepercayaan Masyarakat Melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah” yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur.

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menyampaikan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi yang masih berfluktuasi.

“Melalui talkshow ini kami ingin mendorong BPR Syariah semakin dikenal luas sebagai lembaga keuangan yang dapat diakses masyarakat serta mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan,” ujarnya, Selasa (14/04/2026).

Menurutnya, BPR Syariah memiliki posisi strategis dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Namun demikian, jumlah BPR Syariah di Indonesia masih relatif terbatas, yakni sekitar 167 unit, dengan sekitar 26 lembaga berada di Jawa Timur.

“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam paparannya, Hairil Fajar juga menekankan bahwa praktik ekonomi syariah sejatinya telah lama hidup di tengah masyarakat, khususnya melalui sistem bagi hasil di sektor pertanian dan peternakan. Menurutnya, pola tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan yang menjadi prinsip utama dalam ekonomi Islam.

“Konsep muamalah syariah sudah dipraktikkan oleh masyarakat sejak dahulu, seperti sistem bagi hasil yang adil antara pemilik modal dan pengelola. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi berkeadilan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti dinamika ekonomi masyarakat Madura yang dikenal aktif dalam aktivitas perdagangan hampir sepanjang waktu, sebagai contoh nyata ekosistem ekonomi berbasis kepercayaan dan kerja sama.

Lebih lanjut, Hairil Fajar membandingkan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan syariah. Ia menilai ekonomi syariah menawarkan keunggulan dalam aspek distribusi yang lebih adil.

“Ekonomi syariah menitikberatkan pada keadilan distribusi. Ini yang menjadi nilai lebih dan bisa menjadi solusi dalam penguatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, BPRS Bhakti Sumekar berharap dapat memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari LPS dan OJK Jawa Timur serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Ke depan, kami berharap ekonomi syariah semakin menjadi fondasi dalam aktivitas muamalah masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian,” pungkasnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment