JAKARTA, (WARTA ZONE) – Dorongan agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersikap tegas terhadap tayangan televisi yang berpotensi menebar fitnah dan melecehkan pesantren kembali mencuat. Desakan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Sumber Daya DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah, menyusul kontroversi tayangan Xpose Uncensored di salah satu stasiun televisi nasional.
Menurut Said, dunia penyiaran nasional tidak boleh dibiarkan menjadi sarana penyebaran kebencian atau fitnah yang dapat merusak tatanan sosial dan keagamaan. Ia menilai, KPI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh lembaga penyiaran mematuhi Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS).
“KPI harus lebih antisipatif terhadap munculnya tayangan bermuatan SARA, fitnah, dan insinuasi negatif antarkelompok. Dunia penyiaran harus dijaga agar tetap bermartabat,” tegas Said dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).
Politikus asal Sumenep itu juga mendukung langkah PBNU dan kalangan pesantren yang berencana menempuh jalur hukum atas tayangan yang dianggap menyesatkan dan merendahkan martabat kiai serta lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut.
“Saya mendukung langkah PBNU untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelecehan dan menayangkan konten yang menimbulkan fitnah kepada kiai dan pesantren,” ujarnya.
Said menilai, penyiaran harus berfungsi sebagai sarana edukasi publik, bukan sekadar alat untuk mengejar popularitas dan rating dengan menayangkan konten provokatif.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut memperluas sebaran tayangan yang mengandung fitnah dengan cara memviralkannya di media sosial, karena hal itu justru memperburuk situasi dan memperluas dampak negatif.
“Lebih baik masyarakat mendukung upaya klarifikasi dan langkah hukum yang elegan. Jangan ikut memperbesar konten yang merugikan umat,” pesannya.
Lebih jauh, Said mengingatkan bahwa pesantren selama berabad-abad telah berperan besar dalam membangun pendidikan bangsa. Pesantren, kata dia, bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat pembinaan moral, ekonomi, dan sosial masyarakat.
“Para kiai membangun pesantren dengan keswadayaan, bahkan tanpa bantuan pemerintah sekalipun. Mereka tidak membeda-bedakan santri berdasarkan ekonomi atau asal-usul,” tuturnya.
Ia menyayangkan, masih ada pihak yang menampilkan pesantren secara keliru dan cenderung merendahkan.
“Sangat disayangkan ada tayangan yang menggambarkan kiai seolah pengemis dan pesantren seperti tempat eksploitasi. Ini framing yang menyesatkan dan tidak sesuai fakta,” pungkas Said.
Dengan demikian, Said menegaskan bahwa pengawasan konten penyiaran perlu diperketat, agar dunia televisi tetap menjadi ruang publik yang sehat, beretika, dan tidak menodai institusi keagamaan yang telah berkontribusi besar bagi bangsa. (*)
Comment