Pelantikan Bupati dan Wabup Ditunda, Sekdakab Sumenep: Saya Belum Terima SK Plh

0 Komentar
Reporter : Abd. Wakid
BERMASKER: Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edi Rasiyadi (Foto: Abd Wakid)

BERMASKER: Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edi Rasiyadi (Foto: Abd Wakid)

SUMENEP, (WARTA ZONE) –¬†Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep diundur dari jadwal semula tanggal 17 Februari 2021 besok sampai lahir putusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Ditundanya pelaksanaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 merujuk pada surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 120/738/OTDA, tentang penugasan pelaksana harian (Plh) Kepala Daerah tertanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjend) Otonomi Daerah, Akmal Malik.

Dalam surat tersebut dijelaskan, untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, bagi Bupati atau Wali Kota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2021 serta tidak ada sengketa atau perselisihan hasil rekap suara pemilihan di Mahkamah Konstitusi, maka Gubernur diminta untuk menunjuk sekretaris daerah (Sekda) menjadi pelaksana harian (Plh) guna mengisi kekosongan.

Baca Juga:  Bupati Sumenep Apresiasi Suksesnya Gelaran Festival Paralayang Puncak Lanjari Soddara

Hal ini juga senada dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pasal 131 ayat (4).

“Iya paling ditunda lah, gak tahu tanggal berapa saya masih belum ngerti juga. Tapi yang jelas bulan ini juga katanya,” ujar Bupati Sumenep terpilih, Achmad Fauzi, usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Sumenep, Selasa (16/2/2021).

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edi Rasiyadi menyatakan, meski pelantikan ditunda, hingga hari ini dirinya masih belum menerima surat keputusan (SK) tentang pelaksana harian (Plh).

Baca Juga:  Bupati Sumenep Apresiasi Suksesnya Gelaran Festival Paralayang Puncak Lanjari Soddara

“Dari hasil vidkon kemarin dengan Kemendagri, InsyaAllah pelantikan diundur ke tanggal 26 atau 27 bulan ini,” ungkapnya.

“Tapi saya untuk SK (Plh,red) masih belum menerima,” imbuhnya.

Mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini menambahkan, tugas Plh hanyalah mengisi kekosongan jabatan semasa Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih belum dilantik.

“Kan hanya mengisi kekosongan saja. Jadi Plh tidak punya otoritas mengambil kebijakan. Tidak punya wewenang itu,” tandasnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment