PAMEKASAN, (WARTA ZONE) – Kabupaten Pamekasan mencatatkan prestasi di sektor kesehatan dengan meraih penghargaan terbaik pertama dalam bidang perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan yang digelar di Surabaya, Rabu (18/6/2026).

Atas capaian tersebut, Pamekasan menempati peringkat pertama dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Posisi berikutnya ditempati Kota Surabaya sebagai peringkat kedua, disusul Kabupaten Bojonegoro di urutan ketiga.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, dr. Saifudin, menjelaskan penghargaan itu diberikan setelah perencanaan kebutuhan SDMK yang disusun Dinkes Pamekasan dinilai paling baik di tingkat provinsi.

“Perencanaan kebutuhan SDMK Kabupaten Pamekasan dinilai terbaik di antara 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Peringkat kedua diraih Surabaya dan ketiga Bojonegoro,” ujar dr. Saifudin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (19/6/2026).

Ia menerangkan, penyusunan kebutuhan SDMK dilakukan secara sistematis berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan milik pemerintah. Perencanaan tersebut meliputi kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas, rumah sakit pemerintah, hingga kebutuhan aparatur di sektor kesehatan lainnya.

Menurutnya, ketepatan dalam menyusun perencanaan menjadi aspek penting agar ketersediaan tenaga kesehatan tetap sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

“Perencanaan harus disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kebutuhan tenaga kesehatan dapat dipenuhi sesuai kondisi pelayanan di lapangan,” katanya.

Dinkes Pamekasan, lanjut dr. Saifudin, akan terus mempertahankan kualitas perencanaan SDMK agar pelayanan kesehatan di daerah berjalan optimal. Ia menilai perencanaan yang tepat menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga mutu layanan kesehatan.

“Kalau perencanaannya tidak tepat, bisa berdampak pada kekurangan tenaga kesehatan. Karena itu, kami akan terus melakukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan riil pelayanan kesehatan,” tutupnya. (*)