JEMBER, (WARTA ZONE) – Menyikapi Bonus Demografi 2030 dengan penguasaan 70 persen bisnis oleh usia produktif, kelompok pengusaha muda yang tergabung dalam BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jember menawarkan konsep pengembangan bisnis dengan menggandeng stakeholder terkait dan wilayah Pemkab Jember.
Terkait pengembangan bisnis yang juga salah satunya berfokus pada UMKM itu, menurut Ketua Umum BPC HIPMI Jember Restu Prayogi harus menjadi perhatian dan disikapi dengan langkah nyata.
Pihaknya pun menyampaikan hal itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi B DPRD Jember dan perwakilan dari jajaran OPD terkait, Sabtu (19/8/2023). Diantaranya dari Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata (Dispar), Bappekab, dan Disperindag.
Pada intinya bahwa di Jember ini memiliki sekitar 2,6 juta jumlah penduduk. Tahun 2030 akan menghadapi Bonus Demografi, dimana 70 persen usia produktif itu menguasai.
“Oleh karena itu, kalau kita tidak segera mengambil sebuah langkah yang nyata, nanti kemungkinan besar di tahun 2030, akan banyak pengangguran. Serta itu akan membuat multiplay effect yang cukup luas di masyarakat. Diantaranya tingkat kriminalitas, kemiskinan, dan lain-lain itu akan berdampak lebih luas,” kata Prayogi saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.
Dengan langkah antisipasi yang dilakukan, kata Prayogi, kelompok pengusaha muda di Jember itu bermaksud untuk mengambil peran untuk menyikapi Bonus Demografi 2030 itu.
“Saat ini mumpung belum terjadi, kami HIPMI ingin mengambil peran atau aksi nyata, dengan bagaimana menyiapkan maindset (pola pikir). Bahwa masyarakat Jember ini bisa menjadi pengusaha. Tujuannya adalah kita membuka lapangan kerja baru, menciptakan pengusaha-pengusaha baru,” ucapnya.
Namun demikian, lanjutnya, terkait upaya itu. Diakui oleh Prayogi, pihaknya butuh kolaborasi dan peran serta dari OPD serta Stakeholder terkait.
“Bahkan juga DPRD setempat. Karena kami di HIPMI tidak bisa sendirian untuk melakukan itu, Karena untuk membuat impact (dampak) yang jauh lebih besar. Oleh karena itu menginisiasi untuk bisa dilakukan RDP dengan DPRD dan mengundang OPD terkait untuk bisa membangun sinergi dan kolaborasi ini,” ujarnya.
Namun demikian, lebih lanjut kata Prayogi, membahas progres kolaborasi dan sinergitas yang dilakukan. Masih dalam tahap awal dan butuh keberlanjutan.
“Dari pertemuan awal ini, kami berharap ada perencanaan lagi di masing-masing OPD. Juga agar dapat semua saling berperan dalam kegiatan membangun SDM yang lebih baik dalam hal ini, (salah satunya) lewat UMKM,” ucapnya.
“Kami berharap memang ada lanjutan RDP dan juga akan lebih spesifik dibahas oleh OPD masing-masing, dan nanti bisa secara lebih detail kita uraikan terkait dengan kegiatan yg sudah kami paparkan tadi,” imbuhnya.
Menanggapi upaya dan tawaran yang disampaikan kelompok pengusaha muda itu, Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto menyambut baik masukan yang diterima.
Terlebih kata David, terkait Bonus Demografi 2030 juga berkaitan erat tentang kemajuan teknologi, yang juga harus disikapi dengan bijak.
“Kalau saya simpulkan, ini ada 3 hal krusial tadi. Pertama kita hari ini sudah dihadapkan pada tantangan teknologi. Jadi apapun Pemkab jember sudah harus siap dengan tantangan SDA serta SDM, terhadap perkembangan tekonologi. Itu yang disampaikan oleh teman-teman HIPMI,” kata David.
Kedua, lanjutnya, sinergi kolaborasi dan akselerasi, para pengusaha muda Jember ini ingin mengisi bagian. Diantaranya dengan memperbaiki roda perekonomian yang ada di Kabupaten Jember.
“Kalau boleh saya bilang istilahnya itu merestorasi, karena kita memang harus kembali. Tapi dengan adanya teknologi yang mendominasi bagian dari kehidupan dan tadi disampaikan juga, bahwa tahun 2030 nanti itu 85 persen tenaga manusia (mungkin) akan digantikan dengan mesin,” ujarnya.
Dengan adanya masukan dari para pengusaha muda ini, lanjut Legislator dari NasDem Jember ini, diharapkan bisa masuk dalam lingkaran perencanaan Pemkab Jember.
“Terlebih lagi soal UMKM ini harus naik kelas, nah untuk naik kelas itu memang harus ada trust (kepercayaan) yang dibangun. Antara UMKM dan masyarakat dengan para pengusaha,” ucapnya.
“Soal UMKM, saya juga sepakat Pemkab (Jember) harus turun tangan. Dimaksud adalah menggerakkan perekonomian sektor UMKM menjadi wacana utama sesuai dengan program prioritas bupati nomor satu, yakni pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM,” imbuhnya.
Lebih lanjut kata David, Berbicara tentang UMKM yang naik kelas. Maka semua produk-produk UMKM yang sudah terverifikasi.
“Harus layak dipublish, wajib hukumnya ada di kantor-kantor pemerintahan. Ada di hotel-hotel juga, gedung pemerintahan maupun swasta, yang nanti itu akan menjadi brand (asli) Jember,” ujarnya.
“Termasuk teknologi pemasaran digital, kemudian packagingnya ini harus betul-betul terintegrasi dan mencerminkan itu adalah produk jember,” imbuhnya.
David juga menambahkan, dengan pembahasan yang dilakukan bersama kelompok pengusaha muda itu.
“Pesan kami, dengan adanya gagasan ide yang masuk tadi kami memang minta dibuatkan file paparan yang nantinya akan dilakukan kolaborasi dengan kepentingan pemerintah daerah dalam hal peningkatan perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Jember. Agar betul-betul antar sinergi yang menjadi jargonnya pemerintah antar masyarakat dan pemerintah bisa terwujud,” tegasnya.
“Kami tadi (juga) sudah instruksikan kepada OPD yang hadir, walaupun tadi belum bisa representatif mewakili. Karena hampir semuanya leding sektor OPD terkait dengan urusan ini. Seperti Bappeda, Dispar, Disperindag, dan lain-lain. Harus hadir dan harus mereferensikan hal ini menjadi catatan penting yang merujuk kepada perencanaan pemerintah daerah yang akan datang,” sambungnya. (*)
Comment