SUMENEP, (WARTA ZONE) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jabanusa diminta bertanggung jawab atas memanasnya situasi di Sumenep, imbas dari maraknya pemberitaan soal rencana survei seismik oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd di perairan dangkal West Kangean.
Dalam beberapa pekan terakhir, media lokal ramai menyoroti gelombang aksi demonstrasi berjilid. Alih-alih menenangkan suasana, SKK Migas justru dinilai memperkeruh keadaan melalui rilis yang dikirimkan ke sejumlah media.
Pada Rabu (25/6/2025), salah satu perwakilan SKK Migas menyebarkan siaran pers ke berbagai redaksi di Sumenep. Namun, isi rilis tersebut justru menuai kritik keras karena dianggap menyudutkan media. Di dalamnya, terdapat kalimat yang menyebut media sebagai “provokatif” dan “penyebar fitnah”.
Kesalahan lain yang ikut disorot adalah kekeliruan tahun dalam rilis tersebut. Alih-alih mencantumkan 2025, justru tertulis 2026. Kesalahan tersebut dinilai sebagai bentuk kelalaian yang tidak sepatutnya dilakukan oleh institusi besar sekelas SKK Migas.
“Kesannya memang sepele, tapi tidak seharusnya itu terjadi,” ujar anggota Komisi I DPRD Sumenep, Holik, saat dimintai tanggapan.
Politikus Gerindra itu menilai, meskipun rilis tersebut dibuat oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), tetap menjadi tanggung jawab SKK Migas untuk melakukan verifikasi dan koreksi sebelum disebarluaskan ke publik melalui media, apalagi yang menyebarluaskan siaran pers adalah pejabat di lingkungan SKK Migas.
“Seharusnya dicek dan dikaji lebih dulu. Kalau ada kalimat yang tidak tepat atau keliru, harus dikembalikan dulu ke KKKS untuk direvisi. Setelah itu baru boleh diteruskan ke media,” lanjut Holik.
Ia juga menyinggung profesionalisme SKK Migas Jabanusa yang menurutnya patut dipertanyakan dalam konteks ini. Sebab, bukan hanya membiarkan kesalahan tersebut beredar, tapi juga ikut menjadi bagian dari distribusi narasi yang justru memperuncing keadaan.
“Kalimat-kalimat yang dianggap menyudutkan media itu menjadi pemicu utama. Bahkan ada kesalahan pada tahun yang ditulis. Ini menandakan lemahnya kontrol,” tegasnya.
Sikap SKK Migas yang dinilai reaktif terhadap kritik media juga dianggap kontraproduktif dengan prinsip transparansi dan komunikasi publik yang baik, terutama dalam proyek-proyek eksplorasi sumber daya alam yang sensitif di mata publik.
Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan SKK Migas Jabanusa, Singgih Putra Perdana, belum memberikan tanggapan substantif. Saat dikonfirmasi via WhatsApp, ia hanya membalas singkat dalam Bahasa Jawa: “matur nuwun.”
Situasi ini menambah daftar panjang polemik terkait proyek eksplorasi migas di kawasan kepulauan Sumenep, yang selama ini memang kerap memicu resistensi dari kelompok masyarakat, mahasiswa, hingga aktivis lingkungan.
Para pengkritik menilai, proyek seperti survei seismik dan pengeboran migas harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan, pelibatan publik, serta komunikasi yang bijak, bukan dengan narasi intimidatif atau menyudutkan. (*)
