SUMENEP, (WARTA ZONE) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini PD Sumekar memaksimalkan serapan gabah petani lokal.
Di era kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi saat ini, ada terobosan baru yang perlu dukungan dan komitmen kuat bersama untuk penguatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
“Demi menjaga stabilitas harga di bawah, tentu harus ditopang dengan komitmen PD Sumekar. Artinya, PD Sumekar harus mampu menjalankan program ini dengan baik sehingga petani kita bisa survive,” kata Anggota Komisi II DPRD Sumenep Holik. Rabu, 16 Maret 2022.
Menurut politisi muda Partai Gerindra ini, adanya kebijakan yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumenep harus membeli beras petani lokal, hal itu menunjukkan spirit pemerintah tidaklah main-main dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.
Sehingga, sambung Holik, terobosan tersebut harus mampu diterjemahkan dengan baik oleh PD Sumekar agar apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tercapai maksimal.
“Para PNS itu disuruh beli beras ke BUMD agar menyerap hasil tani kita supaya harganya tidak turun,” imbuhnya.
Ia menegaskan, sejauh ini belum melihat kinerja maksimal dari PD Sumekar dalam mencapai progam tersebut. Pihaknya berharap, harga beras atau gabah petani naik. Sehingga kesejahteraan petani bisa dicapai sesuai visi misi pemerintah.
“Sejauh ini kami belum melihat progres PD Sumekar, jadi kita tunggu saja kinerjanya musim panen tahun ini seperti apa,” kata Holik, menegaskan.
Sekedar Informasi, saat ini sebagian daerah di Kabupaten Sumenep masyarakat sudah mulai melakukan panin padi, seperti di Kecamatan Gapura, Dasuk dan Rubaru.
Terpisah, Direktur PD Sumekar M. Riyadi menyampaikan, gabah yang diserap dari petani akan langsung diproses menjadi beras.
Namun karena belum memiliki rice milling unit (RMU) atau penggilingan padi, dalam pelaksanaannya PD Sumekar bekerja sama dengan pihak ketiga.
Beras yang dihasilkan dari gabah petani lokal itu nantinya akan disalurkan atau dijual kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep.
“Kalau untuk semua ASN, sebenarnya yang dibutuhkan setiap bulannya sekitar 90 ton gabah. Tapi karena program ini masih baru berjalan tiga bulan, sementara belum sampai segitu,” kata pria yang akrab disapa Didik, saat proses penyerapan gabah petani di Desa Paberasan, Kecamatan Kota, Rabu (22 Desember 2021) lalu.
Pembelian gabah sendiri, PD Sumekar berani membeli diharga Rp 5.300/kg, harga tersebut lebih mahal dari harga pasaran Rp 5.250/kg.
“Alhamdulillah kita berani beli di atas harga pasaran ke petani,” kata didik, lebih lanjut. (*)
Comment