SUMENEP, (WARTA ZONE) – Sebagai komitmen bulan inklusi keuangan, Bank BPRS Bhakti Sumekar (BBS) sebagai salah satu BPR di Jawa Timur dipercaya OJK untuk menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kabupaten Sumenep.
Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 50 pelaku UMKM, bertujuan memberikan pemahaman prosedur dan pentingnya sertifikasi halal. Termasuk faham atas kehalalan produk mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga penjualan.
“Kami libatkan 50 UMKM se Kabupaten Sumenep binaan BPRS, mereka ini harus naik kelas. Jika sudah punya sertifikasi halal tentu jangkauan penjualannya akan lebih luas,” kata Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar. Selasa (20 Desember 2022).
Fajar berharap, nantinya seluruh UMKM industri makan dan minuman di Kota Keris harus bersertifikasi halal.
“Dengan demikian dipastikan akan meningkat penjualannya,” imbuh mantan Direktur Operasional BPRS Bhakti Sumekar ini.
Untuk narasumber yang mengisi Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kabupaten Sumenep, mereka dari ITS. “Di sana kan sudah ada laboratorium halalnya. Kami juga akan kerjasamakan dengan halal hub Sumenep,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 2 dan Manajemen Strategis Kantor Regional 4 OJK Jawa Timur Dedy Patria mengatakan, lewat sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal bagi UMKM diharapkan dapat meningkatkan produk UMKM.
Termasuk mendorong agar memiliki daya saing yang baik, sehingga sasaran penjualannya pun tidak hanya pasar lokal, pasar internasional akan mudah dituju UMKM Sumenep.
“Potensi UMKM di Sumenep ini banyak sekali, mereka perlu pendampingan agar bisa go Internasional. Salah satunya mereka harus punya sertifikasi halal, mereka akan didampingi para pakar,” sebutnya.
OJK sendiri, lanjut Dedy, selain pengawasan, lembaganya juga sedang konsen melakukan pendampingan terhadap UMKM.
“Kami punya kewajiban untuk literasi, inklusi dan pendampingan UMKM. Nah kebetulan di Sumenep ini kan belum terbentuk TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah), makanya kami bersama-sama menggali potensi yang ada untuk dimasukkan dalam program kerja,” terangnya. (*)
