SUMENEP, (WARTA ZONE) – Kasus PT. Sumekar Line, badan usaha milik daerah (BUMD) Sumenep yang tidak menggaji karyawan selama dua tahun mendapatkan perhatian serius dari Komisi II DPRD Sumenep.
Penunggakan gaji yang juga melibatkan anak buah kapal (ABK) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III itu dinilai telah melanggar hak-hal dasar para pekerja di perumahan milik pemerintah daerah.
Ketua Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat berjanji akan segera memanggil direksi perusahaan milik Pemkab Sumenep itu untuk dimintai pertanggungjawaban.
“Ini persoalan serius. Hak-hak karyawan diabaikan dan itu tidak bisa ditoleransi, lagi” tegasnya, Rabu (7/5/2025).
Diketahui, sebanyak 67 karyawan BUMD yang gajinya tidak dibayar itu mendatangi kantor DPRD Sumenep untuk mengadukan permasalahan tersebut. Mereka mengaku tidak digaji selama dua tahun. Bahkan, ada lima karyawan, yang diberhentikan sejak Januari 2025, belum menerima gaji terakhir dan pesangon yang menjadi hak mereka.
“Jika ini benar, maka bukan hanya kelalaian, tetapi sudah mencoreng nama baik Pemkab Sumenep. Bagaimana mungkin BUMD bisa dengan mudahnya melanggar hak-hak pegawainya? Ini bisa berimplikasi hukum,” sebut Irwan.
Politisi muda PKB ini berjanji akan menempuh langkah hukum dan politik apabila manajemen PT. Sumekar Line tidak segera mengurai persoalan tersebut. Pihaknya menyebut, perusahaan milik daerah itu tidak selayaknya dikelola asal-asalan.
“BUMD tidak boleh dikelola asal-asalan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur PT Sumekar Line Syaiful Bahri memilih menolak memberikan keterangan saat dikonfirmasi. “Besok saja, jangan sekarang,” tuturnya singkat. (*)
Comment