JAKARTA, (WARTA ZONE) – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyerahkan kompilasi usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 kepada pemerintah. Nilai tambahan anggaran yang diusulkan mencapai Rp984 triliun.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan, usulan tersebut merupakan hasil pembahasan antara masing-masing komisi DPR dengan kementerian dan lembaga mitra kerja. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Said, tambahan anggaran sebesar Rp984 triliun diajukan di luar pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga yang telah ditetapkan sebesar Rp1.389,94 triliun.

Apabila seluruh usulan tersebut disetujui pemerintah, total belanja kementerian dan lembaga pada 2027 diperkirakan mencapai Rp2.373,94 triliun. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan target belanja K/L dalam APBN 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun.

“Kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing,” kata Said.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai besaran tambahan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Menurutnya, kepastian alokasi anggaran kementerian dan lembaga akan diumumkan pemerintah saat penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di hadapan DPR pada 16 Agustus 2026.

“Kita akan menunggu tanggal 16 Agustus saat nota keuangan disampaikan pemerintah,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Banggar DPR juga menyampaikan sejumlah arah kebijakan belanja kementerian dan lembaga yang menjadi prioritas pada RAPBN 2027.

Salah satu prioritas utama adalah memperkuat kedaulatan pangan secara bertahap. Pemerintah didorong untuk mewujudkan swasembada beras sebagai tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan peningkatan produksi komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula.

Selain sektor pangan, DPR juga menekankan pentingnya percepatan kemandirian energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan memperluas pemanfaatan listrik dan energi baru terbarukan.

Di bidang pendidikan, Banggar mendorong pembangunan sistem pendidikan yang lebih inklusif agar seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi maupun keterbatasan sarana dan prasarana.

DPR bersama pemerintah juga sepakat mengkaji peningkatan program wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 13 tahun. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mengingat sekitar 52 persen angkatan kerja nasional masih didominasi lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Sementara itu, pada sektor riset, Banggar mendorong peningkatan investasi dalam penelitian dan inovasi sebagai fondasi penguatan industri nasional.

Pembiayaan riset diharapkan dilakukan melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sehingga hasil inovasi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pembangunan ekonomi nasional. (*)