Komisi III DPRD Banyuwangi Dorong Disbudpar Berinovasi Tingkatkan Retribusi Pariwisata

0 Komentar
Reporter : Konik

Foto: Komisi III DPRD Banyuwangi mendorong Disbudpar meningkatkan PAD sektor pariwisata.

BANYUWANGI, (WARTA ZONE) – Komisi III DPRD Banyuwangi mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Dorongan tersebut seiring dengan turunnya penerimaan retribusi sektor wisata karena wabah pandemi Covid-19 beberapa tahun terakhir.

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni ​​Dwi Lestari mengatakan, selama ini penerimaan retribusi di Kabupaten Banyuwangi masih tergolong rendah dikisaran angka 56 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD 2023.

“Di tahun 2022 lalu target retribusi kita di angka Rp 2,3 miliar dengan modal hanya Rp 730 juta, sedangkan di tahun 2023 ini targetnya sebesar Rp 3 miliar, hingga awal Agustus ini baru terealisasi sekitar Rp 481 juta,” ucap Emy Wahyuni ​​Dwi Lestari kepada media. Rabu (2/8/2023).

Baca Juga:  Rakor Bersama BPN, Ketua DPRD Banyuwangi Ingatkan Gugus Tugas Reforma Agraria Soal Penyelesaian Konflik Pertanahan

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, melihat potensi retribusi yang masih belum maksimal, Komisi III mendorong Disbudpar melakukan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi sektor pariwisata sehingga target retribusi tahun ini dapat tercapai 100 persen.

“Penerimaan retribusi kita masih belum maksimal sehingga kita mendorong Dinas Kebudayaan dan pariwisata untuk melakukan inovasi yang bisa meningkatkan penerimaan retribusi,” ucapnya.

Menurut Emy, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memaparkan beberapa program atau kebijakan yang mendongkrak penerimaan retribusi sektor pariwisata, diantaranya penyesuaian tiket masuk wisata dan mengoptimalkan aset daerah seperti Dermatory atlet maupun terminal terpadu pariwisata.

“Selama ini atlet dermatory itu hanya dipinjam pakai oleh beberapa pihak sehingga tidak ada urusan ke daerah, padahal biaya untuk pemeliharaannya juga tinggi,” ucap Emy.

Baca Juga:  Gapiber Hearing Bersama DPRD Banyuwangi, Minta Syarat Penyeberangan Bali-Lombok Dipermudah

Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan segera mengelola sebagian Pulau Tabuhan yang terletak di Kecamatan Wongsorejo sebagai destinasi wisata dan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pariwisata berbasis IT.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, M Yanuar Bramuda mengakui bahwasanya retribusi sektor pariwisata belum mencapai target yang ditetapkan, namun pihaknya optimis tahun 2023 ini bisa maksimal.

“Pasca pandemi Covid-19, kita memang butuh pemulihan, aksesnya pun belum sempurna jadi dari target yang ada kita akui belum tercapai, ditambah targetnya melebihi sebelum pandemi, namun kita optimis bersama Komisi III untuk mewujudkan bagaimana capaian itu bisa maksimal,” ucap Bramuda.

Baca Juga:  Parkir Liar di Kota Banyuwangi Jadi Atensi Wakil Rakyat

Untuk mewujudkan penerimaan retribusi yang maksimal, pihaknya akan melakukan perubahan atau gagasan baru sebuah badan usaha yang khusus menangani IT semacam BUMD online penunjang sektor pariwisata.

“Semoga gagasan baru ini bisa kita realisasikan, tentu kalau ini berhasil, kita percaya Pemda banyuwangi akan memperoleh PAD yang luar biasa, gagasan ini sudah kita sampaikan ke bupati, saat ini tahap finalisasi dalam artian semua masih punya komitmen yang sama,” pungkas Bramuda. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment