GLOBAL, (WARTA ZONE) – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon.

Menurut Said, insiden tersebut juga menyebabkan lima prajurit lainnya mengalami luka-luka setelah serangan yang diduga dilakukan oleh tentara Israel terhadap posisi pasukan perdamaian PBB.

“Jika kita hitung sejak Oktober 2024, tentara Israel telah melakukan sekitar 25 kali serangan terhadap properti dan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima media, Jumat (3/4/2026).

Ia menilai, rangkaian serangan tersebut menunjukkan adanya kesan bahwa Israel bertindak seolah berada di atas hukum internasional. Menurutnya, berbagai insiden terhadap pasukan penjaga perdamaian menjadi bukti lemahnya penegakan hukum global.

Said juga menyinggung konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, khususnya di Gaza Strip, Palestina. Ia menilai dunia internasional belum mampu menghentikan berbagai dugaan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi.

“Tragedi berulang ini seolah mendapatkan pembiaran, sebagaimana yang juga terjadi di Gaza,” katanya.

Lebih lanjut, Said mendesak PBB untuk mengambil langkah tegas melalui lembaga-lembaga di dalamnya, seperti Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional, serta Sekretaris Jenderal PBB. Salah satu langkah yang diusulkan adalah membawa Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Ia menilai sejumlah tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius hukum internasional, antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, hingga agresi militer.

Selain itu, Said juga meminta pertanggungjawaban langsung dari Israel atas jatuhnya korban prajurit TNI. Ia menegaskan bahwa Israel harus mengakui serangan tersebut, menyampaikan permintaan maaf secara resmi di forum PBB, serta bersedia menjalani proses hukum di ICC.

Tak hanya itu, Said juga menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel. Ia mencontohkan langkah beberapa negara Eropa seperti Spanyol yang menarik duta besarnya, serta Prancis dan Denmark yang menolak penjualan senjata.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tekanan internasional agar Israel menghentikan tindakan yang dinilai melanggar hukum kemanusiaan.

Said juga mengingatkan hasil sidang Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 yang mendukung solusi dua negara bagi konflik Israel–Palestina. Ia menyebut sebanyak 142 negara anggota PBB telah memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.

Di akhir pernyataannya, Said mengajak masyarakat Israel untuk mendorong pemerintahnya mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan agar konflik tidak semakin meluas.

“Tragedi yang menimpa prajurit TNI ini bukan hanya persoalan Indonesia, tetapi juga ujian bagi kredibilitas PBB dalam menjaga perdamaian dunia,” pungkasnya. (*)