SUMENEP, (WARTA ZONE) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep memperkuat evaluasi dan akuntabilitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pelaksanaan program tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga mampu mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan penguatan akuntabilitas menjadi salah satu strategi penting dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.
“Kami ingin setiap OPD bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab. Tujuannya bukan sekadar menjalankan program, tetapi memastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Arif, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, Bappeda terus melakukan pencermatan terhadap kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program di setiap OPD. Evaluasi dilakukan secara berkala agar setiap kegiatan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.
“Kami rutin mengevaluasi pelaksanaan program agar target pembangunan bisa tercapai sesuai indikator yang sudah ditentukan,” katanya.
Arif menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut menghasilkan manfaat dan memberikan dampak bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya penyerapan anggaran, tetapi apakah program itu benar-benar memberikan hasil yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain evaluasi program, Bappeda juga mendorong seluruh OPD memperbaiki sistem pelaporan agar lebih akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu. Menurut Arif, laporan yang baik akan membantu pemerintah daerah mendeteksi kendala lebih cepat sehingga solusi dapat segera diambil.
“Kalau laporan tersusun dengan baik dan tepat waktu, berbagai kendala bisa segera diketahui sehingga penanganannya juga lebih cepat,” jelasnya.
Ia menambahkan, akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut bekerja secara terukur serta mampu mempertanggungjawabkan setiap program yang dilaksanakan.
“Kinerja yang jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” pungkasnya.
Melalui penguatan evaluasi dan akuntabilitas tersebut, Pemkab Sumenep berharap kualitas pembangunan daerah terus meningkat seiring dengan semakin optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat. (*)
