HPN 2026, Ketua JMSI Sumenep Soroti Tantangan Pers: Antara Kecepatan, Etika, dan Tanggung Jawab Sosial

0 Komentar
Reporter : Panji Agira
FOTO: Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep, Supanji, saan bincang santai bersama Dewan Pembina JMSI Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. (Panji Agira/wartazone.com)

FOTO: Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep, Supanji, saan bincang santai bersama Dewan Pembina JMSI Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. (Panji Agira/wartazone.com)

SUMENEP, (WARTA ZONE) – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk kembali meneguhkan peran strategisnya di tengah derasnya arus informasi digital.

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep, Supanji menilai, tantangan utama pers saat ini bukan sekadar soal kecepatan menyajikan berita, tetapi menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab sosial kepada publik.

Menurut Panji, perubahan lanskap media akibat perkembangan teknologi dan media sosial telah menggeser pola konsumsi informasi masyarakat. Namun, kondisi tersebut tidak boleh mengaburkan fungsi utama pers sebagai penyaji informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan.

“HPN 2026 harus menjadi pengingat bahwa pers bukan hanya soal siapa yang paling cepat tayang, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran dan dampak sosial dari sebuah pemberitaan,” tegas Panji, Ketua JMSI Sumenep, Selasa (9 Februari 2026).

Ia mengkritisi praktik jurnalisme instan yang kerap mengorbankan verifikasi demi trafik dan popularitas. Dalam pandangannya, kecenderungan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap media arus utama.

“Ketika pers ikut larut dalam logika viral semata, tanpa verifikasi dan konteks yang memadai, maka yang dirugikan bukan hanya pembaca, tetapi juga marwah pers itu sendiri,” ujarnya.

Ketua JMSI Sumenep menekankan bahwa pers memiliki tanggung jawab sosial yang melekat, terutama dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat demokrasi lokal, serta menjadi penyeimbang informasi di tengah maraknya hoaks dan disinformasi.

Pria kelahiran pulau Giliraja ini juga mengingatkan agar media siber tetap konsisten mematuhi Kode Etik Jurnalistik, khususnya dalam pemberitaan yang menyangkut kepentingan publik, politik, dan isu sensitif lainnya.

“Kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial. Pers yang merdeka adalah pers yang berani, tetapi juga beretika dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya.

Secara terpisah, Dewan Pembina JMSI Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo yang juga Bupati Sumenep menyampaikan, momentum HPN 2026 ini, mengajak seluruh insan pers, khususnya di daerah, untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya wartawan, memperkuat profesionalisme redaksi, serta menjadikan media sebagai ruang edukasi publik, bukan sekadar etalase informasi.

“Pers daerah punya peran strategis dalam membangun peradaban informasi di akar rumput. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan masyarakat hanya karena abai pada prinsip-prinsip dasar jurnalistik,” imbuhnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment