Datang ke Jember, Reza Rahadian Soroti Stunting, AKI, dan AKB

0 Komentar
Reporter : Nur Imatus Safitri

Foto: Artis Reza Rahadian datang ke Jember menyoroti persoalan Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Anak (AKB).

JEMBER, (WARTA ZONE) – Artis Reza Rahadian yang juga diketahui sebagai duta Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), datang ke Jember untuk menyoroti persoalan Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Anak (AKB).

Selama kurun waktu 7 tahun menjadi bagian dari YAPPIKA. Reza yang juga diketahui sebagai artis film Indonesia itu, ikut dalam penanganan persoalan Stunting, AKI, dan AKB. Juga membahas bagaimana persoalan tersebut dapat menjadi progres yang diselesaikan oleh pemerintah daerah.

“Program YAPPIKA, kali ini bagian dari sinergi. Saya bagian dari Yappika, setelah 7 tahun bekerja. Kunjungan kali ini terkait dengan KIA, fokusnya adalah membicarakan ibu dan anak bersama perangkat desa, Bersama Pemerintah Kabupaten Jember. Lalu kegiatannya bertemu dengan kepala-kepala desa, kader-kader Posyandu. Saya mendengar langsung (bagaimana progres penanganan) bersama teman-teman YAPPIKA ini,” kata Reza saat dikonfirmasi usai pertemuan, Senin malam (13/6/2023).

Terkait soal progres penanganan, kata Reza, membahas tentang bagaimana meningkatkan kemanfaatan dari anggaran dana desa (DD).

“Fokusnya tentu terhadap program KIA itu sendiri. Penekanan angka stunting, kemudian soal program PMT, atau Pemberian makanan tambahan itu,” ujarnya.

“Lalu kami juga melihat langsung tata kelola dan kemudian program PMT ini mulai dari penyuluhan sampai pemulihan,” sambungnya.

Menyoroti soal progres penanganan, kata pemeran Mantan Wakil Presiden RI dalam film Habibie dan Ainun itu, sebenarnya fokus utamanya adalah di pemulihannya.

Baca Juga:  Kunker ke Bali Tiga Hari, Ini yang Dilakukan DPRD dan Sejumlah Pejabat Pemkab Jember

“Bagaimana running untuk bisa lebih baik. Tentu ini semua tidak bisa lepas dari seluruh perangkat yang ada di Kabupaten Jember. Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk bisa bertemu dengan pak bupati. Menyampaikan ini,” ujarnya.

Reza meminta komitmen dari Bupati Jember Hendy Siswanto, dimana untuk progres penanganan nantinya juga dapat dituangkan dan diterbitkan dalam Perbup.

“Sehingga dapat memastikan anggarannya, dan dinaikkan tidak ke angka ke 5-7 persen saja. Saya rasa ini upaya dan komitmen yang sangat patut diapresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan untuk teman-teman di tingkat desa lebih optimal dalam melakukan administrasi anggaran tersebut,” ujarnya.

Menanggapi dari hasil pertemuan dengan YAPPIKA di Pendapa Wahyawibawagraha itu, Bupati Jember Hendy Siswanto juga mengamini terkait progres penanganan persoalan Stunting, AKI, dan AKB itu.

Kata Hendy, masalah Stunting, AKI dan AKB memang masih menjadi masalah yang berusaha ditekan oleh Jember.

Bupati Jember itu juga berharap, ke depan bisa menaikkan presentase dana untuk mengatasi masalah Stunting, AKI dan AKB menjadi 3 persen dari APBD kalau bisa lebih. Sehingga lebih leluasa dan maksimal dalam mengatasi masalah tersebut.

“Selama dua hari kunjungan di 18 desa yang menjadi binaan ini. Sebenarnya kami 10 bulan yang lalu sudah MoU yang dilakukan oleh DPMBMSDA, Dinkes, dan Dinsos. Soal kesehatan ibu dan anak ini, implementasinya soal Stunting, AKI, dan AKB. Termasuk juga resiko Stunting yang menjadi treatment,” kata Hendy.

Baca Juga:  Guncangan Gempa Terasa di Wilayah Selatan Jember, BPBD Kumpulkan Informasi Terdampak

Dari kunjungan itu, kata Hendy, dilakukan survei dan pendataan yang menghasilkan rekomendasi tertentu.

“Dimana nantinya kami pelajari, rekomendasi itu (juga) sangat bermanfaat dan akan kami tindak lanjuti dengan teman-teman OPD terkait,” katanya.

Soal anggaran penanganan stunting, AKI, dan AKB, lanjut Hendy, kebijakan itu pun sudah ada di DD tahun 2022 akhir.

“Pak menteri PDTT sudah mengeluarkan edaran, tentang minimal 3 persen untuk mengatasi persoalan stunting, AKI, AKB, dan kemiskinan. Untuk itu, dari teman-teman di Desa itu average (rata-rata) sudah lebih dari 3 persen. Tapi teman-teman YAPPIKA ini belum detail, nanti akan kami detailkan seperti apa di desa. Bahwa soal ibu dan anak bukan hanya soal gizi saja. Tapi treatment lain soal sekolah dan pendidikan, itu teman-teman di desa sudah menganggarkan untuk itu,” ulasnya.

Lebih lanjut kata Hendy, soal anggaran progres penanganan pun. Nantinya pada tahun 2023 juga akan dikuatkan dengan mengeluarkan Perbup.

“Tujuannya kita keluarkan Perbup untuk mengawal kebijakan menteri ini. Kebijakan anggaran DD itu. Untuk legal standing itu kita perkuat dengan Perbup. Kemudian nanti untuk tahun 2024, akan kami guidence (berikan panduan), untuk 3-8 persen untuk setiap desa, berapa dan buat apa saja. APBD nanti akan mengisi kekurangan itu, agar anggaran desa bisa lebih efektif,” ujarnya.

Baca Juga:  Hadiri Program PIDI, Bupati Hendy: Semoga Bisa Membantu Masyarakat Jember

“Bahkan untuk anggaran Ibu dan Anak ini besar ya, dari Dinkes itu bisa 10-15 persen,” sambungnya.

Namun demikian, membahas soal Stunting, AKI, dan AKB, kata Hendy, tidak hanya membahas soal anggaran.

“Tapi kembali kepada warga, juga harus ada keikutsertaan dari seluruh masyarakat terkait, (contohnya) persoalan pernikahan dini, terus ke bawahnya. Cikal bakal awal itu soal kemiskinan, kemudian turun ke bawah lagi berapa indikator. Ada masalah kesehatan ibu dan anak juga stunting,” ulasnya.

Namun demikian, dari persoalan yang ada tersebut. Kata Hendy sudah ditangani dengan pemberian edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Khususnya menengah ke bawah.

“Agar konsentrasi penanganan bisa maksimal. Sehingga tidak mungkin, kami kerjakan sendiri oleh pemkab sendiri. Tapi harus bersama-sama, dari stakeholder, ke desa, dan masyarakat sekitar untuk ikut juga penanganannya. Nantinya secara menyeluruh pada tahun 2023 ini, termasuk juga mengangkat soal bapak asuh untuk berkolaborasi dari Pak Dandim tentang program dari TNI,” tandasnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment