KPK Kawal Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari 3 Pengembang Perumahan di Gresik

0 Komentar
Foto: KPK saksikan penyerahan PSU Perumahan di Gresik.

Foto: KPK saksikan penyerahan PSU Perumahan di Gresik.

GRESIK, (WARTA ZONE) — Disaksikan oleh Edy Suryanto dan Irawati dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah), Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menerima akte penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari 3 pengembang di Gresik pada Senin (16/11/2020) di Ruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik.

Akte PSU perumahan dari para pengembang tersebut diserahkan setelah masing-masing perwakilan dari PT Swan Mernganti Emas di Menganti, PT Bunga regency di Dungus Cerme dan PT The Lotus Wringinanom menandatangani dihadapan Bupati dan Korsupgah KPK serta para Kepala OPD yang hadir pada kegiatan tersebut.

Baca Juga:  Kasad dan Ketua KPK RI Tanda Tangani BAST Barang Rampasan Negara

Adapun luas areal dari masing-masing pengembang, yaitu PT Swan Menganti Emas seluas 8 hektar, PT Bungah Regency 1 hektar, dan PT The Lotus 2,3 hektar.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada para pengembang di Gresik yang telah menyerahkan PSU nya kepada Pemerintah.

“Semakin cepat diserahkan semakin baik. Pengembang biasanya ingin segera menyerahkan fasum dan fasosnya. Tentu saja kami siap menerima asal ada jaminan tanggung jawab. Kami akan mengecek prosentase dan keberadaan PSU tersebut sesuai aturan yang telah ditetapkan,” kata Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati meminta kepada OPD yang mempunyai kewenangan tersebut untuk memeriksa jalan, gorong-gorong, saluran air dan berbagai fasilitas lain sesuai kualitas dan kuantitasnya.

Baca Juga:  Membanggakan, Dua Kecamatan di Sumenep Jadi Percontohan Anti Korupsi di Forum Internasional

“Kepada OPD yang berwenang tolong hal ini terus dipantau, jangan sampai ada pengembang yang lari sebelum membereskan PSU nya,” tegas Bupati.

Edy Suryanto dari koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) mengatakan bahwa pihaknya sangat konsen dengan penyerahan PSU. Dia mengingatkan kepada para pengembang perumahan yang ada di Gresik, agar segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Ke Pemerintah Kabupaten Gresik.

“Ada potensi tindak pidana jika PSU tidak segera diserahkan ke Pemerintah daerah. Misalnya saja pengembang yang mengalihfungsikan lahan yang semua dipakai sebagai taman kemudian di ubah menjadi ruko. Sementara tamannya di pindah ke tempat yang tidak layak,” ujar Edy mencontohkan.

Baca Juga:  Membanggakan, Dua Kecamatan di Sumenep Jadi Percontohan Anti Korupsi di Forum Internasional

Untuk itu, pihaknya melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK melakukan pengawasan terhadap PSU kawasan perumahan.

“Kami minta Camat dan pengembang yang hadir disini untuk merekomendasikan penyerahan PSU ini sesegera mungkin. Pada catatan kami di Gresik ada 258 pengembang, namun pada sekian tahun terakhir hanya 10 pengembang yang menyerahkan PSU nya,” tandasnya. (dik/jie)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment