SUMENEP, (WARTA ZONE) – Pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Sumenep 2026 mendapat sejumlah catatan dari fraksi-fraksi DPRD. Selain menyoroti penurunan pendapatan daerah, para wakil rakyat juga mempertanyakan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), defisit anggaran, serta melonjaknya Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Rabu (19/8/2026). Fraksi-fraksi DPRD pada prinsipnya meminta perubahan anggaran tidak sekadar mengubah angka, tetapi diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam Nota Keuangan P-APBD 2026, pendapatan daerah tercatat turun dari sekitar Rp2,471 triliun menjadi Rp2,296 triliun. Penurunan sekitar 7,09 persen tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Di tengah penurunan pendapatan, pemerintah daerah justru menaikkan target PAD sebesar Rp40,77 miliar atau 12,20 persen. Target PAD yang sebelumnya Rp334,30 miliar menjadi Rp375,08 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan menilai kenaikan target PAD merupakan sinyal positif, tetapi tetap harus diimbangi dengan pengelolaan belanja yang efisien. Fraksi tersebut juga mengingatkan agar perubahan anggaran tidak menggeser orientasi pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Penyesuaian anggaran harus tetap menjaga arah pembangunan agar kepentingan masyarakat menjadi prioritas,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudi.
Sementara Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai sumber kenaikan PAD tersebut. Menurut fraksi ini, target tambahan pendapatan harus disusun berdasarkan potensi yang terukur dan realistis sehingga tidak menjadi angka di atas kertas.
PKB juga mencermati struktur belanja. Meski total belanja daerah turun sekitar Rp42,35 miliar atau 1,59 persen, belanja operasi justru meningkat Rp38,60 miliar atau 1,97 persen menjadi hampir Rp1,999 triliun. Belanja modal juga bertambah Rp46,18 miliar.
Perhatian terbesar PKB tertuju pada BTT yang meningkat dari Rp5 miliar menjadi Rp31,27 miliar atau naik sekitar 525,50 persen.
“Yang kami minta adalah keterbukaan dan pengawasan. Semakin besar anggaran yang fleksibel penggunaannya, semakin jelas pula dasar dan peruntukannya,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Mirza Khomaini Hamid.
Fraksi Demokrat juga menyoroti penurunan pendapatan daerah yang mencapai 7,09 persen. Di sisi lain, belanja modal mengalami peningkatan 32,37 persen atau bertambah Rp46,18 miliar menjadi Rp188,88 miliar.
Demokrat meminta tambahan belanja modal tersebut benar-benar diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk akses di wilayah kepulauan.
“Tambahan belanja modal sebaiknya diprioritaskan untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak, termasuk membuka akses masyarakat di wilayah kepulauan,” kata Juru Bicara Fraksi Demokrat, Arfian Mukhlas.
Catatan juga disampaikan Fraksi PPP. Fraksi ini mendorong pemerintah daerah memperluas sumber pendapatan agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat secara bertahap dapat dikurangi.
PPP juga meminta pemerintah menjelaskan tingkat serapan anggaran 2026 serta program yang belum terlaksana. Kenaikan BTT yang mencapai 525,50 persen dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya terserap, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Ketua Fraksi PPP, Asy’ari Muthhar.
Fraksi Gerindra-PKS turut meminta pemerintah melakukan rasionalisasi belanja sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Selain mengoptimalkan pajak dan retribusi, pemerintah didorong meningkatkan pemanfaatan aset daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi tersebut juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Persoalan jalan rusak, air bersih, sanitasi, listrik, pertanian, UMKM hingga kebutuhan nelayan diminta mendapat perhatian dalam P-APBD 2026.
“Anggaran perubahan harus benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang masih menghadapi persoalan infrastruktur dan layanan dasar,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS, Agus Hariyanto.
Fraksi PAN menilai ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat perlu menjadi perhatian serius. Penguatan PAD dinilai penting untuk membangun kemampuan fiskal daerah secara berkelanjutan.
PAN juga mencermati kenaikan penerimaan pembiayaan sebesar 69,14 persen menjadi Rp317,03 miliar. Nilai tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran dengan nominal yang sama.
Selain itu, PAN meminta penjelasan lebih rinci mengenai kenaikan BTT. Fraksi ini menilai alokasi BTT perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat risiko yang benar-benar dihadapi daerah.
“Pemerintah perlu lebih kreatif menggali potensi PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa terus dikurangi,” kata Juru Bicara Fraksi PAN, Hairul Anwar.
Sedangkan Fraksi NasDem mengingatkan agar P-APBD tidak berhenti pada penyesuaian angka. Setiap program yang mengalami perubahan harus memiliki target yang jelas dan dapat diukur manfaatnya.
NasDem juga meminta pemerintah mengevaluasi kegiatan yang tingkat realisasinya masih rendah serta menekan belanja administratif dan seremonial. Sebaliknya, program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat diminta menjadi prioritas.
“Setiap penggunaan APBD harus bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi NasDem, Ahmad Juhairi.
Beragam pandangan tersebut menjadi catatan DPRD Sumenep dalam pembahasan lebih lanjut P-APBD 2026. Fokus utama yang mengemuka ialah bagaimana pemerintah daerah menjaga keseimbangan fiskal, meningkatkan PAD, mengendalikan belanja, serta memastikan anggaran perubahan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (*)
