SUMENEP, (WARTA ZONE) – Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar masih menjadi persoalan bagi nelayan di wilayah Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pasokan bahan bakar yang kerap sulit diperoleh dikeluhkan warga karena berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan saat melaut.
Keluhan tersebut disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8, H. Dul Siam, saat menggelar reses I Tahun 2026 di Pondok Pesantren Nurul Amin, Kecamatan Sapeken, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri puluhan warga itu, masyarakat berharap persoalan ketersediaan Biosolar mendapat perhatian serius. Sebab, bagi nelayan, bahan bakar merupakan kebutuhan utama untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Selain masalah BBM, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung transportasi laut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah fasilitas tambat labuh di sejumlah pulau.
Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat antarpulau. Terlebih, perahu dan kapal menjadi sarana transportasi utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dul Siam menyampaikan bahwa kegiatan reses akan dilaksanakan secara bergiliran di seluruh desa di Kecamatan Sapeken. Langkah itu dilakukan agar aspirasi masyarakat di berbagai pulau dapat terserap secara langsung.
“Secara bergilir akan kami lakukan reses di semua desa yang terdiri dari berbagai pulau,” kata Dul Siam, Selasa (10/11/2026).
Tidak hanya persoalan nelayan dan infrastruktur transportasi laut, masyarakat juga mengusulkan pembangunan sekretariat bersama untuk organisasi kemasyarakatan di tingkat desa.
Sekretariat tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan organisasi, di antaranya Ranting Nahdlatul Ulama (NU), Gerakan Pemuda Ansor, serta Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi’iyah (IKSASS).
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat kepulauan yang tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga ketersediaan sarana penunjang mata pencaharian dan aktivitas sosial.
Melalui kegiatan penjaringan aspirasi ini, masyarakat berharap berbagai persoalan yang mereka hadapi dapat diperjuangkan dan menjadi perhatian dalam pembahasan program pembangunan daerah. ***














