SUMENEP, (WARTA ZONE) – Pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumenep dinilai membutuhkan langkah yang lebih konkret. Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan, tetapi juga perlu memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari. Menurutnya, daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Juhari menilai, pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan pembangunan ekonomi dengan memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.
Menurutnya, bantuan memang dibutuhkan masyarakat, tetapi program tersebut harus disertai pendampingan agar usaha yang dijalankan bisa berkembang.
“Jangan hanya memberikan bantuan sesaat. Masyarakat juga membutuhkan pendampingan, kemudahan mendapatkan modal, peningkatan kualitas produk, serta akses pasar yang lebih luas. Dengan begitu, usaha mereka bisa tumbuh dan mampu bersaing,” ujarnya. Kamis, 12 November 2026.
Ia menjelaskan, pengembangan sektor ekonomi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari peningkatan pendapatan dan terbukanya lapangan pekerjaan.
Selain itu, Juhari meminta pemerintah daerah memperhatikan pemerataan pengembangan ekonomi hingga wilayah pedesaan dan kepulauan.
Menurutnya, masyarakat di wilayah kepulauan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha dan memanfaatkan potensi ekonomi di daerah masing-masing.
Untuk mewujudkan hal tersebut, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta menyusun program pemberdayaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya para pelaku usaha.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran pemberdayaan ekonomi tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan hanya mengejar terlaksananya program atau habisnya anggaran. Yang paling penting adalah hasilnya bisa dirasakan masyarakat, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka,” tandasnya.
Juhari berharap, pengelolaan potensi ekonomi daerah dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat Sumenep. ***














