Dua Raperda Inisiatif DPRD Banyuwangi Dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenkum HAM Jatim

0 Komentar
Reporter : Indra Kurniawan
Foto: Bapemperda DPRD Banyuwangi, saat menggelar rapat koordinasi bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur. (dok. dprd.banyuwangikab.go.id)

Foto: Bapemperda DPRD Banyuwangi, saat menggelar rapat koordinasi bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur. (dok. dprd.banyuwangikab.go.id)

BANYUWANGI, (WARTA ZONE) – Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi menggelar rapat koordinasi bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur. Selasa (07/09/2021), secara virtual.

Rakor tersebut membahas harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan peraturan daerah (Raperda).

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi mengatakan, rapat koordinasi dalam rangka harmonisasi dua Raperda inisiatif dewan yakni Raperda tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan serta Raperda tentang produk unggulan desa.

“Sebenarnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, DPRD itu tidak berkewajiban melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi, namun tahapan ini tetap kita lakukan,” ucap Sofiandi Susiadi, saat dikonfirmasi.

Baca Juga:  DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI

Meskipun tidak ada kewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap Raperda inisiatif dewan, tetap melaksanakan tahapan tersebut dengan tujuan agar hasil dari produk hukum daerah ini benar-benar berkualitas dan berbobot.

“Apa yang kita lakukan ini mendapat apresiasi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim, karena DPRD Banyuwangi dianggap pro aktif melakukan tahapan harmonisasi,” terangnya.

Menurut Sofiandi, meski dilaksanakan secara virtual, rakor bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim berjalan cukup aktif dan dinamis.

Kesimpulan sementara dari para perancang yang ahli di bidang perundang-undangan, produk hukum daerah Kanwil Kemenkum HAM Jatim untuk Raperda pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan diubah judulnya menjadi Raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan nelayan.

Baca Juga:  DPRD Banyuwangi Soal Urgensi Proyek Rehabilitasi Pagar Kantor BPKAD

“Dalam judul Raperda, frasa masyarakat pesisir oleh para perancang dan Kanwil Kemenkum HAM diminta untuk di drop atau dihilangkan karena sudah menjadi kewenangan Provinsi, kalau ngomong regulasi ini satu kesatuan judul yakni dari Undang-Undang tentang nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,” rincinya.

Selanjutnya, untuk Raperda produk unggulan desa juga ada saran dari Kanwil Kemenkum HAM agar kata desa dalam judul Raperda dihapus, sehingga menjadi Raperda tentang produk unggulan daerah.

Hal itu, karena menyesuaikan dengan nomenklatur aturan yang di atasnya yakni Permendagri tentang pedoman pengembangan produk unggulan daerah.

Baca Juga:  Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Desak Eksekutif Segera Perbaiki Infrastruktur Jalan Rusak

“Secara konteks tidak banyak perubahan dan telah sesuai dengan Naskah Akademik, namun ada beberapa yang harus disesuaikan dengan nomenklatur aturan perundangan yang diatasnya,” tandasnya. (*)

Artikel di atas telah tayang di dprd.banyuwangikab.go.id dengan judul: Bapemperda DPRD Banyuwangi Bersama Kanwil Kemenkum HAM Jatim Harmonisasi Dua Raperda Inisiatif Dewan

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment