SUMENEP, (WARTA ZONE) — Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap 1 Oktober sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 153/Tahun 1967.
Ini terjadi setelah Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai G30S/PKI. Kala itu, 7 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD gugur.
Dikutip dari situs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ahli sejarah Asvi Warman Adam menjelaskan sejarah lahirnya Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, peringatan 1 Oktober Hari Peringatan Pancasila dilakukan seluruh masyarakat dengan upacara dan pengibaran bendera Merah Putih.
Hari Kesaktian Pancasila diatur dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tertanggal 17 September 1966 (Kep 977/9/1966). Dalam surat tersebut, peringatan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila harus dilakukan TNI Angkatan Darat. Selanjutnya ada usul dari Menteri/Angkatan Kepolisian terkait peringatan Kesaktian Pancasila.
Dengan usul tersebut, akhirnya keluar Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan Jenderal Soeharto (Kep/B/134/1966). Surat tertanggal 29 September 1966 memerintahkan, peringatan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila dilakukan seluruh slagorde (jajaran) angkatan bersenjata dengan mengikutkan masyarakat.
Berbekal surat tersebut, upacara 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila dilakukan seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali selama Orde Baru. Selanjutnya, peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila terus dilakukan hingga saat ini.
“Hari ini adalah hari kesaktian pancasila. Tidak ada lagi Trisila atau pun Ekasila, apabila itu terjadi maka pasti akan banyak penolakan,” tegas Ketua DPRD Sumenep, H. Abdul Hamid Ali Munir, saat ditemui di ruang kerjanya. Kamis (1/10/2020).
Ideologi Pancasila, kata Hamid, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Entah mau diganti dengan ideologi apa pun, sebab seluruh komponen kehidupan berbangsa dan bernegara telah termaktub didalamnya.
“Pancasila itu sudah selesai (sempurna,red). Jadi ndak ada ideologi yang diakui di negara kita ini kecuali Pancasila,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat di kabupaten ujung timur Pulau Madura agar senantiasa menjaga dan mengamalkan makna yang terkandung dalam Pancasila.
“Karena semua yang terkandung dalam Pancasila harus diajarkan dan diberitahukan kepada anak cucu kita,” tutup politisi PKB. (kid/bil)
