SUMENEP, (WARTA ZONE) – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar audiensi di kantor Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kedatangannya di hari perdana Bupati masuk kantor itu, dalam rangka menyampaikan aspirasi keberadaan tambang fosfat di ujung timur pulau Madura. Senin (1/3/2021).
Kedatangan sejumlah aktivis mahasiswa ini disambut hangat oleh orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep, Achmad Fauzi. Mereka melakukan diskusi di ruang Graha Aryawiraraja lantai 2.
“Kami datang ke sini, untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati Sumenep, kami berharap ada langkah tegas menyikapi rencana tambang fosfat di beberapa titik di Sumenep,” terang salah seorang peserta audiensi, Abd Basyid, kepada sejumlah wartawan.
Kajian masif, lanjut Basyid, sudah dilakukan AMS bersama aktivis lain di Madura, kesimpulannya potensi luar biasa yang ada di bumi ini, harus dilindungi bersama, baik masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Kami sudah lakukan kajian masif mengenai dampak fosfat ini, kesimpulannya harus kita tolak bersama. Itu yang kami sampaikan di forum audiensi tadi,” tegasnya.
Terpisah, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi menyambut baik masukan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun mahasiswa yang disampaikan melalui forum audiensi kali ini.
“Aspirasi dan masukan seperti ini kami sambut baik, ini dinamika yang tidak bisa diabaikan. Untuk perbaikan Sumenep ke depan,” sebutnya.
Permasalahan seperti apapun, lanjut politisi muda PDI Perjuangan ini, termasuk permasalahan mengenai tambang fosfat, diharapkan Fauzi disampaikan secara tertulis, sehingga bisa menjadi kajian mendalam untuk ditindak lanjuti.
“Kami terbuka untuk menerima masukan untuk perbaikan Sumenep, termasuk prihal tambang fosfat ini, saya tadi juga minta ke rekan-rekan mahasiswa agar disampaikan juga secara tertulis, termasuk ke DPRD setempat,” tegasnya.
Jika permasalahan fosfat sudah disampaikan secara resmi, kata suami Nia Kurnia, OPD terkait akan dipanggil untuk dilakukan pembahasan.
“Kita tahu, RTRW fosfat bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tapi juga DPRD, untuk itu poin penting permasalahannya harus disampaikan secara tertulis, nantinya akan dirapatkan dengan OPD terkait,” tandasnya. (*)
Comment