JEMBER, (WARTA ZONE) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Jember untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) juga stunting.
Hal ini menjadi sorotan, lantaran Kabupaten Jember untuk angka kematian ibu dan anak menduduki tingkat tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Diketahui, jumlah kematian bayi di Jember tercatat sebanyak 324 meninggal.
Berdasar data itulah Gubernur Khofifah memberikan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati Jember untuk segera menyiapkan langkah strategis dalam mengentaskan persoalan tersebut.
Dengan demikian, diharapkan bisa meningkatkan dan mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Jember.
“Pesan Presiden RI ada 3 hal arahan yang harus diturunkan di Kabupaten Jember, diantaranya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting,” ucap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai Sertijab di Gedung DPRD, Selasa (2/3/2021).
“Beliau Presien Jokowi itu menambahkan, kepala daerah harus bisa bekerja cepat, cerdas dan harus detail. Maka detailing menjadi bagian penting,” imbuh dia.
Mantan Menteri Sosial RI menambahkan, cara pendekatan yang harus dilakukan oleh kepala daerah adalah melalui pentahelix terhadap pemerintahan.
“Kita harus bersinergi, kolaborasi dan partnership,” sambung dia.
Dari berbagai potensi-potensi andalan dan unggulan yang ada di Jember nanti bisa melibatkan mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah potensi timbulnya persoalan tersebut.
“Bisa melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jember. Bisa menjadi relawan untuk mengedukasi masyarakat dan juga ada media, sektor swasta dan masyarakat,” tegas Khofifah.
Bahkan terkait pembahasan dan penyelesaian segala tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Khofifah juga menyampaikan harus memperkuat peran PKK dan Posyandu untuk menurunkan AKI dan AKB.
Sementara itu, Bupati Jember, Hendy Siswanto mengatakan, sesuai dengan arahan dari Gubernur, Kabupaten Jember akan memprioritaskan AKI dan AKB.
“Langkah kami adalah akan memperkuat PKK dan Posyandu. Dan tentunya kami tidak akan membiarkan begitu saja. Dengan problem AKI dan AKB di Jember yang sangat meningkat ini,” tegasnya, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.
Untuk itu, pihaknya akan segera bersinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna memaksimalkan target pengentasan AKI dan AKB.
“Kita akan sinergikan dengan Dinkes, BKKBN dan bersama-sama untuk menentukan apa yang dilakukan untuk hal ini,” tegasnya.
Tak hanya itu, Bupati Hendy juga menegaskan akan segera menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember untuk menyelaraskan program tersebut. Diharapkan program tersebut akan tercover dalam APBD tahun 2021.
“Kami hari ini mengirimkan surat kepada teman-teman DPRD, agar nantinya segera dibahas terkait APBD. Dan saya minta waktunya 2 minggu jangan lama-lama,” tandasnya. (*)
Comment