Kembali Raih WTP dari BPK RI, Bupati Sumenep: ini berkat kerja keras semua pihak

0 Komentar
Reporter : Panji Agira
Foto: Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo bersama Ketua DPRD Sumenep KH. Abdul Hamid Ali Munir, saat menerima LHP atas LKPD tahun anggaran 2023 dari BPK Perwakilan Jawa Timur. (Foto: screenshot youtube BPK Jatim)

Foto: Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo bersama Ketua DPRD Sumenep KH. Abdul Hamid Ali Munir, saat menerima LHP atas LKPD tahun anggaran 2023 dari BPK Perwakilan Jawa Timur. (Foto: screenshot youtube BPK Jatim)

SUMENEP, (WARTA ZONE) – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali terima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

WTP kali ini merupakan WTP ketujuh yang diraih Pemkab Sumenep. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2023 ini diterima Bupati Sumenep Haji Achmad Fauzi Wongsojudo bersama Ketua DPRD Sumenep KH. Abdul Hamid Ali Munir dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (2 Mei 2024).

Baca Juga:  Ketua DPRD Sumenep Apresiasi SE Idul Adha Tanpa Sampah Plastik

Saat menerima LHP atas LKPD tahun anggaran 2023 itu, Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo didampingi Ketua DPRD Sumenep, KH Abdul Hamid Ali Munir.

Bupati Fauzi mengaku bersyukur atas opini WTP ketujuh ini. Menurutnya prestasi tersebut diraih berkat kerja keras semua pihak di pemerintahan Kabupaten Sumenep.

“WTP ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, sinergitas dengan elemen masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Cak Fauzi.

Ketua DPC PDI Perjuangan itu berharap WTP yang kembali diraih tahun ini menjadi motivasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep untuk terus meningkatkan kinerja melayani masyarakat.

Baca Juga:  Ketua DPRD Sumenep Dorong Bupati Fauzi, Perkuat Kolaborasi Pertahankan Raihan Opini WTP

“Terutama dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya,” tandasnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi

Comment